KALTIMNEWS.CO, aktivitas tambang batu bara yang dilakukan oleh PT Insani Bara Perkasa (IBP) mendapat tantangan keras dari warga setempat.
Pasalnya aktivitas tambang yang dilakukan oleh IBP di wilayah Kilometer 11 Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut dinilai warga ikut mencemari lingkungan yang sela mini mereka diami.
Hal tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Kaltim melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Gedung E DPRD Kaltim Senin (15/2/2021) siang,
Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin dalam keterangannya menuturkan bahwa warga yang lahannya terdampak limbah batu bara menuntut ganti rugi dari PT IBP senilai Rp 1,5 milyar. Akibat tercemar limbah, kebun salak seluas 3,4 hektar karena tidak bisa lagi dipanen.
"Muhammad (Salah satu Warga, Red) menuntut agar perusahaan ganti rugi namun hingga saat ini belum ada kejelasan sehingga mengadu ke DPRD Kaltim," ucap Jahidin.
Namun kata dia, terkait soal ganti rugi lahan, awalnya pihak perusahaan mengusulkan agar dibentuk tim khusus yang menangani persoalan tersebut.
Namun kata dia dari hasil rapat tersebut, rekomendasi Komisi I kemudian tidak setuju membentuk tim tersebut.
“Karena hanya akan memperumit dan tidak menyelesaikan masalah tersebut. Sebab, tim hanya dibentuk jika alokasi ganti rugi lahan dari anggaran APBN. Lagian, tidak segampang itu untuk mengganti rugi. Mulai dari tanam tumbuh, itu harus ada tabelnya. Lalu terkait kepemilikan lahan, harus menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), Harga Pajak, PBB dan lain-lain," sebut Jahidin.
Sehingga kata dia, permasalahan ganti rugi tidak semudah membalik telapak tangan jika tim yang harus turun.
“Apabila tim membebaskan diatas maka akan dianggap melampaui kewenangan, tidak ada ke aturan yang membatasi, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara langsung antara PT IBP dan warga yang terdampak,” jelas Jahidin.
"Bisa dilakukan dengan cara jual beli. Jadi cukup sederhana saja. Blanko di kecamatan terkait dengan jual beli, sudah ada. Lakukan jual beli di depan camat selaku PPAT," tambahnya.
Dengan demikian, politisi dari Fraksi PKB tersebut menjelaskan permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terutama soal besaran ganti rugi, di mana harga ganti rugi bisa ditetapkan jika PT IBP dan warga sama-sama setuju.
"Jadi kami menyarankan, selesaikan dengan baik antara kedua belah pihak. Ketika saya masih menjadi advokat, berulang kali saya menangani perkara yang sama. Perkara sengketa lahan antara penambang dengan pemilik lahan sering kita lakukan seperti itu," tambah politisi Dapil kota Samarinda tersebut.(*)