Skip to content

8.900 Pekerja Kaltim Kena PHK, Harminsyah Dorong Solusi Ekonomi Baru

Dipublikasikan: 15 Nov 2026, 15:14
ADVERTORIAL
8.900 Pekerja Kaltim Kena PHK, Harminsyah Dorong Solusi Ekonomi Baru

KALTIMNEWS.CO – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kalimantan Timur memperlihatkan tekanan yang dihadapi pasar tenaga kerja daerah. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan di tengah efisiensi perusahaan, terutama pada sektor pertambangan dan jasa.

Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, sebanyak 8.900 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga September 2026. Sekitar 3.400 kasus di antaranya dipicu efisiensi perusahaan.

Angka tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah. Ia mendorong pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi lowongan kerja, tetapi juga menyiapkan alternatif penghasilan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah membuka akses pinjaman lunak untuk membantu korban PHK memulai usaha mandiri. Dukungan tersebut perlu disertai pelatihan keterampilan agar pekerja memiliki kemampuan baru untuk menjalankan usaha maupun kembali memasuki pasar kerja.

Menurut Harminsyah, pekerja yang selama ini terbiasa menjadi karyawan kerap menghadapi kesulitan ketika hubungan kerja terputus. Karena itu, perubahan pola pikir dan peningkatan kemampuan menjadi bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi mereka.

Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan program yang menghubungkan pelatihan, pendampingan usaha, dan akses permodalan. Dengan begitu, bantuan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi berlanjut hingga penerima mampu menghasilkan pendapatan.

Pemkot Samarinda sebenarnya telah memiliki program pembiayaan mikro melalui Kredit Bertuah yang bekerja sama dengan Bankaltimtara. Program tersebut memberikan pinjaman tanpa agunan dan bebas bunga dengan plafon Rp1 juta hingga Rp25 juta.

Hingga Agustus 2026, pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp12,86 miliar kepada 611 pelaku usaha produktif.

Harminsyah mendorong agar program serupa dapat disinergikan dengan kebijakan penanganan pekerja terdampak PHK. Langkah tersebut membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah agar bantuan modal dan pelatihan tepat sasaran.

Di tengah meningkatnya tekanan ketenagakerjaan, pemerintah daerah dituntut menyiapkan kebijakan yang tidak hanya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, tetapi juga membuka kesempatan untuk menciptakan sumber penghasilan sendiri. (*/adv/rif/kaltimnews.co)