Skip to content

Kesejahteraan Guru Samarinda Disorot, DPRD Singgung Persoalan Pinjol

Dipublikasikan: 15 Nov 2026, 14:07
ADVERTORIAL
Kesejahteraan Guru Samarinda Disorot, DPRD Singgung Persoalan Pinjol

KALTIMNEWS.CO – Keterlambatan pembayaran insentif guru non-ASN di Samarinda tidak hanya menjadi persoalan administrasi anggaran. Kondisi tersebut turut membuka perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, terutama ketika kebutuhan ekonomi harus tetap dipenuhi.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap kondisi para guru.

Sorotan tersebut muncul di tengah belum dibayarkannya insentif untuk periode Agustus dan September dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Jumlah guru yang terdampak diperkirakan mencapai 6.100 orang.

Dalam pernyataannya, Ismail juga menyinggung persoalan pinjaman online di kalangan guru. Ia menyebut sekitar 40 persen pengguna pinjaman online berasal dari kalangan guru.

Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Ismail dan masih memerlukan verifikasi melalui data atau sumber independen.

Terlepas dari angka tersebut, persoalan kesejahteraan guru menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Keterlambatan pembayaran insentif dapat menambah tekanan bagi tenaga pendidik yang memiliki kebutuhan rumah tangga dan kewajiban keuangan.

Ismail meminta pemerintah kota lebih serius memprioritaskan pembayaran insentif. Menurutnya, kebutuhan anggaran tersebut seharusnya sudah dapat direncanakan sejak awal karena jumlah penerima telah diketahui.

Data Disdikbud Samarinda menunjukkan kebutuhan insentif triwulan III mencapai sekitar Rp15 miliar. Namun, pembayaran yang terealisasi baru Rp5 miliar untuk Juli, sedangkan sekitar Rp10 miliar untuk Agustus dan September belum dibayarkan.

Pemerintah kota sebelumnya menjelaskan keterlambatan tersebut berkaitan dengan keterbatasan fiskal dan kondisi arus kas daerah, termasuk menunggu transfer dari pemerintah pusat.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas dan proses belajar mengajar. Kepastian kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Ilustrasi)