KALTIMNEWS.CO – Kehilangan pekerjaan tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan seluruh peluang untuk memperoleh penghasilan. Pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu memiliki pilihan lain selain menunggu perusahaan membuka lowongan baru.
Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar dorongan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, kepada pemerintah kota agar memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi korban PHK.
Menurutnya, perubahan pola pikir menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja yang selama ini terbiasa bekerja sebagai karyawan. Ketika hubungan kerja berakhir, sebagian dari mereka belum memiliki kesiapan untuk beralih menjadi pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu membantu pekerja membangun kemampuan baru. Pelatihan keterampilan dan pendampingan kewirausahaan dapat menjadi bekal untuk menciptakan sumber penghasilan alternatif.
Harminsyah juga mendorong adanya akses pinjaman lunak dengan persyaratan yang terjangkau. Bantuan modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memulai usaha sesuai kemampuan dan peluang pasar.
Dorongan ini muncul di tengah tingginya angka PHK di Kalimantan Timur. Disnakertrans Kaltim mencatat 8.900 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga September 2026. Sekitar 3.400 kasus di antaranya dipicu efisiensi perusahaan di sektor pertambangan dan jasa.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja membutuhkan lebih dari sekadar informasi lowongan pekerjaan. Mereka juga perlu mendapat dukungan untuk membangun kemandirian ekonomi.
Namun, pemberian modal harus disertai pendampingan. Tanpa perencanaan usaha dan kemampuan mengelola keuangan, bantuan pembiayaan berisiko tidak menghasilkan usaha yang berkelanjutan.
Harminsyah mendorong keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Koperasi dan UKM Samarinda dalam menyiapkan program terpadu.
Melalui pendekatan tersebut, pekerja terdampak PHK diharapkan memiliki kesempatan untuk kembali produktif, mempertahankan ekonomi keluarga, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain. (*/adv/rif/kaltimnews.co)