KALTIMNEWS.CO – Kebutuhan anggaran insentif guru non-ASN di Samarinda mencapai Rp15 miliar untuk triwulan III. Namun, realisasi pembayaran yang tercatat baru Rp5 miliar sehingga masih terdapat sekitar Rp10 miliar yang belum dibayarkan.
Selisih tersebut menjadi perhatian anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi. Ia meminta pemerintah kota segera menuntaskan pembayaran insentif yang masih tertunggak.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, pembayaran Rp5 miliar baru mencakup insentif periode Juli. Sementara itu, pembayaran untuk Agustus dan September belum terealisasi.
Persoalan ini menyangkut sekitar 6.100 guru non-ASN yang tercatat sebagai penerima insentif.
Ismail menilai pemerintah perlu memperkuat perencanaan anggaran agar kebutuhan pembayaran guru tidak menjadi persoalan berulang. Menurutnya, jumlah penerima dan besaran kebutuhan anggaran semestinya sudah dapat dihitung sejak awal.
Ia juga meminta agar alokasi insentif guru mendapat perlindungan dalam pengelolaan anggaran daerah dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.
Di sisi lain, pemerintah kota sebelumnya menjelaskan keterlambatan pembayaran dipengaruhi keterbatasan fiskal dan kondisi arus kas daerah. Pemerintah juga disebut masih menunggu transfer dari pemerintah pusat.
Perbedaan antara kebutuhan anggaran dan realisasi pembayaran tersebut memperlihatkan pentingnya kepastian pembiayaan bagi tenaga pendidik.
DPRD berharap pemerintah segera menyelesaikan sisa pembayaran agar hak para guru non-ASN tidak terus tertunda. (*/adv/rif/kaltimnews.co/FOTO: Istimewa)