Skip to content

Harminsyah Usulkan Pinjaman Lunak bagi Korban PHK, Bukan Sekadar Bantuan

Dipublikasikan: 16 Nov 2026, 14:13
ADVERTORIAL
Harminsyah Usulkan Pinjaman Lunak bagi Korban PHK, Bukan Sekadar Bantuan

KALTIMNEWS.CO – Kehilangan pekerjaan membuat pekerja menghadapi persoalan baru, terutama ketika sumber penghasilan utama keluarga terputus. Di tengah kondisi tersebut, akses permodalan menjadi salah satu solusi yang didorong untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) bangkit secara ekonomi.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mengusulkan pemerintah kota menyiapkan skema pinjaman lunak bagi masyarakat yang terdampak PHK.

Skema pembiayaan itu diharapkan dapat membantu pekerja memulai usaha mandiri. Dengan dukungan modal yang terjangkau, korban PHK memiliki alternatif penghasilan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada ketersediaan lowongan kerja.

Harminsyah menilai bantuan modal perlu menjadi bagian dari kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pinjaman tersebut tidak cukup diberikan tanpa persiapan kemampuan penerima.

Pekerja juga perlu dibekali pelatihan keterampilan, pengetahuan dasar kewirausahaan, serta pendampingan dalam mengelola usaha.

Dorongan tersebut berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur. Berdasarkan catatan Disnakertrans Kaltim, sebanyak 8.900 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga September 2026.

Sekitar 3.400 kasus di antaranya dipicu efisiensi perusahaan di sektor pertambangan dan jasa.

Di Samarinda, pemerintah sebenarnya telah memiliki program Kredit Bertuah yang bekerja sama dengan Bankaltimtara. Program pembiayaan mikro tersebut menawarkan pinjaman tanpa agunan dan bebas bunga dengan plafon Rp1 juta hingga Rp25 juta.

Hingga Agustus 2026, Kredit Bertuah telah menyalurkan Rp12,86 miliar kepada 611 pelaku usaha produktif.

Harminsyah mendorong agar skema pembiayaan yang sudah tersedia dapat dipertimbangkan untuk menjangkau pekerja terdampak PHK melalui pengaturan penerima dan persyaratan yang sesuai.

Usulan tersebut masih membutuhkan pembahasan bersama pemerintah kota, terutama mengenai sumber anggaran, kriteria penerima, mekanisme penyaluran, serta sistem pendampingan.

Dengan pembiayaan yang tepat dan dukungan keterampilan, pekerja terdampak PHK diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki peluang mengembangkan usaha secara mandiri. (*/adv/rif/kaltimnews.co)