KALTIMNEWS.CO – Ketidaksesuaian alamat dalam dokumen kependudukan dengan tempat tinggal sebenarnya dapat menjadi kendala dalam proses verifikasi bantuan pemerintah di Samarinda.
Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Passie, dalam pembahasan mengenai pendataan penyandang disabilitas dan akses terhadap program bantuan sosial.
Novan mengatakan, pemerintah perlu memastikan kejelasan identitas dan domisili warga sebelum data digunakan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
“Kalau menyangkut bantuan untuk penyandang disabilitas, yang pertama harus dipastikan adalah data kependudukannya. Kita perlu melihat KK-nya, apakah memang warga Samarinda dan tinggal di wilayah tersebut. Jadi persoalan administrasinya harus jelas dulu,” kata Novan, Selasa (6/10/2026).
Menurut dia, ketepatan data dibutuhkan untuk memastikan proses administrasi memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perbedaan Alamat Membutuhkan Verifikasi
Novan menjelaskan, persoalan administrasi dapat muncul ketika alamat yang tercantum dalam kartu keluarga tidak sama dengan tempat warga tinggal secara faktual.
Situasi tersebut membuat proses pemeriksaan perlu dilakukan secara cermat. Pemerintah di tingkat lingkungan harus memastikan kondisi sebenarnya sebelum meneruskan data atau menerbitkan dokumen pengantar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak otomatis berarti pelayanan kepada warga tidak berjalan. Setiap kasus perlu dilihat berdasarkan kondisi dan dokumen yang tersedia.
“Kalau orangnya memang tinggal di wilayah itu, tentu pelayanan tetap diberikan. Tetapi kalau secara kenyataan dia tidak tinggal di alamat yang tercatat, RT juga tidak bisa begitu saja membuat surat pengantar atau SKTM. Domisilinya harus dipastikan terlebih dahulu,” ujarnya.
SKTM dan Surat Pengantar Harus Sesuai Fakta
Novan turut menyoroti penerbitan surat pengantar domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Menurut dia, dokumen tersebut perlu diterbitkan dengan memperhatikan kondisi faktual warga dan persyaratan administrasi yang berlaku.
Kejelasan data penting agar dokumen yang digunakan dalam proses pengajuan bantuan tidak menimbulkan persoalan pada tahap pemeriksaan berikutnya.
Ia juga mendorong RT dan kelurahan memastikan informasi kependudukan sebelum meneruskan data calon penerima kepada instansi terkait.
Data Valid Menentukan Proses Verifikasi Bantuan
Persoalan domisili berkaitan dengan tahapan pendataan dan verifikasi yang melibatkan RT, kelurahan, serta Dinas Sosial Kota Samarinda.
Novan menjelaskan, data warga yang dihimpun di tingkat RT akan diteruskan ke kelurahan sebelum diverifikasi oleh Dinas Sosial untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan bantuan.
Program yang dapat diakses warga sesuai ketentuan antara lain bantuan sosial tunai dan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Karena itu, pembenahan administrasi kependudukan dan verifikasi domisili menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengajuan bantuan berjalan sesuai aturan.
Bagi warga, memastikan dokumen kependudukan sesuai kondisi sebenarnya dapat membantu memperjelas proses pelayanan administrasi. Sementara bagi pemerintah daerah, data yang akurat diperlukan untuk mendukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran.(*/adv/rif/kaltimnews.co)