KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur terkoreksi mengalami penurunan yang cukup signifikan.Hal tersebut disebutkan oleh wakil komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu usai melaksanakan rapat banggar di gedung E lantai 1 DPRD Kaltim, Selasa (6/10/2020) siang.
"Terjadi penurunan APBD yang cukup drastis lah dari Rp10,8 Triliun menjadi saat ini prediksi pendapatan itu sekitar Rp8,2 triliun saja,"ungkapnya.
Penurunan APBD murni 2020 menurut dia, disebabkan oleh beberapa sumber pendapatan berkurang salah satunya yakni Dana Bagi Hasil (DBH).
"Yang sangat turun itu salah satunya adalah pendapatan asli daerah yang dipisahkan misalnya Perusda. Salah satu contoh misalnya Perusda MMP yang sebelumnya menyetor Rp200 Milyar sekarang turun menjadi Rp42 Milyar. Jadi ini yang saya kira kedepanya perlu dipertanyakan penurunanya itu karena apa. Dana Bagi Hasil dari pusat terutama sektor batu bara itu turunya sekitar Rp600 Milyar lebih yang awalnya sekitar Rp1,7 Triliun sekarang sekitar Rp 1 Triliun," terangnya.
Lebih lanjut, Anggota Banggar dari Fraksi PAN tersebut mengatakan bahwa yang paling berdampak pada postur APBD yakni berkurangnya Dana Bagi Hasil namun pada 2021 tidak ada Multi Years Contrak (MYC).
"Insya Allah gak ada, pertama memang pemerintah belum memgajukan. Kita ingat komitmen Pak Isran Noor lah. Pak Isran kan tidak menginginkan MYC," pungkasnya.
Untuk diketahui berdasarkan Pointer Sekda, Penyesuaian Rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021 terdapat nilai APBD 2021 sebesar Rp9.072.496.000.000 dengan rincian;
A. Pendapatan Asli Daerah Rp4.892.662.615.448,00
B. Pendapatan Transfer Rp4.167.106.384.552,00
C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp12.727.000.000,00.