KALTIMNEWS.CO – Komisi I DPRD Kota Samarinda membuka peluang turun langsung ke lapangan untuk mendampingi masyarakat dalam mencari solusi atas sengketa lahan yang menghambat pembangunan sistem pengendalian banjir di kawasan Bengkuring.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, mengatakan langkah tersebut akan dilakukan apabila penyelesaian sengketa belum menunjukkan perkembangan berarti.
"Kalau memang diperlukan, kami dari DPRD siap turun langsung ke lokasi untuk mendampingi dan menindaklanjuti bila belum ada tindak lanjut dari pihak terkait," ujar Aris.
Menurutnya, kehadiran DPRD di lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat memperoleh perhatian dari seluruh pihak terkait.
Aris menjelaskan proyek pengendalian banjir Bengkuring hingga kini belum dapat dilanjutkan karena status kepemilikan lahan masih diperselisihkan.
Sebelumnya, DPRD juga telah memfasilitasi mediasi antara para pihak. Namun proses tersebut belum menghasilkan kesepakatan karena adanya perbedaan data kepemilikan antara warga dan pemerintah.
Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal proses penyelesaian agar proyek yang telah lama dinantikan warga tidak semakin tertunda.
Selain memastikan proyek dapat berjalan kembali, pendampingan tersebut juga diharapkan mampu mempercepat komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
Menurut Aris, proyek pengendalian banjir merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Bengkuring sehingga penyelesaiannya harus menjadi prioritas bersama.
(*/adv/rif/kaltimnews.co)