Skip to content

Banjir Samarinda Tak Cukup Ditangani Pemkot, Sungai Karang Mumus Jadi Sorotan

Dipublikasikan: 13 Oct 2026, 13:10
ADVERTORIAL
Banjir Samarinda Tak Cukup Ditangani Pemkot, Sungai Karang Mumus Jadi Sorotan

KALTIMNEWS.CO – Penanganan banjir di Samarinda membutuhkan kerja bersama lintas pemerintahan. Keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan sungai membuat Pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, menilai sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat upaya pengendalian banjir di Kota Tepian.

Menurut dia, persoalan banjir tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah kota. Sejumlah upaya, termasuk normalisasi sungai, membutuhkan keterlibatan instansi lain sesuai kewenangan masing-masing.

“Upaya Pemerintah Samarinda mengatasi banjir sejauh ini sudah cukup bagus. Penanganan banjir memang tidak bisa hanya pemkot, tetapi juga mesti dibantu pemprov dan balai sungai,” jelas politikus Partai Golkar tersebut.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian ialah Sungai Karang Mumus. Sungai yang melintasi sejumlah wilayah Samarinda itu memiliki peran penting dalam sistem aliran air perkotaan sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi dan perencanaan yang berkelanjutan.

Arie menilai, koordinasi antara Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, dan BWS perlu diperkuat agar program penanganan banjir dapat berjalan lebih terarah. Pembagian peran yang jelas juga dibutuhkan untuk memastikan program yang direncanakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia mengingatkan bahwa upaya mengatasi banjir tidak bisa dilakukan secara instan. Selain membutuhkan waktu, penyelesaiannya juga memerlukan dukungan anggaran, perencanaan teknis, serta konsistensi pelaksanaan program.

“Untuk menghilangkan sama sekali banjir di Samarinda memang tidak mungkin. Cukup sulit, butuh waktu,” ujarnya.

Bagi Arie, penanganan banjir harus tetap menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Penataan kawasan perkotaan perlu disertai langkah konkret untuk mengurangi persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Ia berharap sinergi pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan instansi pengelola sungai dapat semakin kuat sehingga penanganan banjir di Samarinda berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (*/adv/rif/kaltimnews.co)