KALTIMNEWS.CO – Ketepatan data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan penyandang disabilitas di Samarinda dapat mengakses program bantuan pemerintah. Ketidaksesuaian alamat dan dokumen administrasi berpotensi mempersulit proses verifikasi calon penerima manfaat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Passie, meminta pendataan warga penyandang disabilitas diperkuat agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak terlewat dalam proses pendataan bantuan.
Menurut Novan, pemerintah perlu memastikan identitas dan status kependudukan calon penerima sebelum menetapkan bantuan yang dapat diberikan.
“Kalau menyangkut bantuan untuk penyandang disabilitas, yang pertama harus dipastikan adalah data kependudukannya. Kita perlu melihat KK-nya, apakah memang warga Samarinda dan tinggal di wilayah tersebut. Jadi persoalan administrasinya harus jelas dulu,” kata Novan, Selasa (6/10/2026).
Ia menjelaskan, validasi tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah daerah. Data yang jelas dibutuhkan agar penyaluran bantuan memiliki dasar administrasi yang dapat diperiksa.
Akses Bantuan Tidak Hanya Uang Tunai
Novan menjelaskan, bentuk dukungan pemerintah kepada warga yang memenuhi persyaratan tidak terbatas pada Bantuan Sosial Tunai (BST).
Warga yang memenuhi ketentuan juga berpeluang memperoleh bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung Pemerintah Kota Samarinda.
“Bantuannya bukan hanya dalam bentuk BST. Kalau datanya sudah jelas dan memenuhi ketentuan, mereka juga bisa mendapatkan bantuan kepesertaan BPJS melalui PBI yang dibayarkan oleh Pemkot Samarinda,” ujarnya.
Karena itu, persoalan data tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan pencatatan administratif. Validitas informasi kependudukan juga berpengaruh terhadap proses pemeriksaan kelayakan penerima manfaat.
Meski demikian, kepastian memperoleh bantuan tetap bergantung pada persyaratan dan hasil verifikasi program terkait.
Pendataan Warga Perlu Diperkuat
Novan mendorong RT dan kelurahan lebih aktif mengidentifikasi warga yang membutuhkan perhatian, termasuk penyandang disabilitas.
Menurut dia, pengurus RT memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi sosial di wilayah masing-masing.
Data tersebut kemudian diteruskan kepada kelurahan dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Samarinda.
“Alurnya dimulai dari RT, kemudian naik ke kelurahan dan setelah itu diverifikasi oleh Dinas Sosial. Dari proses itu baru bisa diketahui siapa yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah di tingkat lingkungan dan instansi terkait dapat membantu memperbaiki kualitas data penerima manfaat.
Dengan pendataan yang lebih akurat, warga penyandang disabilitas yang memenuhi ketentuan diharapkan memiliki akses yang lebih jelas terhadap program perlindungan sosial di Samarinda. (*/adv/rif/kaltimnews.co)