Skip to content

Dikepung Perusahaan, Jalanan Desa di Kaubun ini Bertahun-Tahun Masih Berlumpur

DPRD KALTIM : Bakal Masuk Program Utama Infrastruktur

Dipublikasikan: 15 Jan 2020, 21:48
Dikepung Perusahaan, Jalanan Desa di Kaubun ini Bertahun-Tahun Masih Berlumpur
Aksi tanam pohon pisang warga di Kaubun Kutim pada jalan yang sudah rusak parah berlumpur selama bertahun-tahun -- www.kaltimnews.co / foto. ist

KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Ditengah eufora naiknya status Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru, kembali suara perlunya perhatian akan kebutuhan infrastruktur dasar, menggema. Kali ini dari warga Desa Mata Air dan Desa Bukit Permata Kecamatan Kaubun Kutai Timur yang mengeluhkan akses jalan mereka yang berlumpur tebal dan tergenang air terutama dimusim penghujan saat ini. Dengan mayoritas warga sebagai petani, pekebun dan peternak, kondisi itu tentu menghambat operasional putaran ekonomi masyarakat.

"Sudah lama seperti ini. Sudah bertahun-tahun. Repot kalau melintasinya. Kita ya berharap pemerintah ada perhatian," ucap Sekretaris Desa Mata Air Nano Susanto.

Kondisi itu menurutnya cukup miris mengingat perkampungan mereka dikelilingi oleh beberapa perusahaan sawit dan tambang batu bara.

Saking ‘greget’nya warga pun melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang ditengah jalan.

"Saya kurang paham bagaimana alur kontribusi perusahaan. Pemerintah mestinya lebih peduli. Paling tidak bisa melibatkan perusahaan disekitar untuk ikut membantu,” harapnya.

Tak butuh waktu lama, kondisi itu sampai juga ditelinga wakil rakyat di DPRD Kaltim,   

Anggota Komisi II dari fraksi PPP dari dapil Kutim & Bontang Siti Rizki Amalia angkat bicara terkait aksi tanam pohon pisang itu.

Meski diakui kabar itu baru didengarnya, janji penanganan akses jalan di Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun itu bakal masuk skala prioritas.

Fokus anggaran tahun ini untuk diwilayah Bontang, Kutim dan Berau, diantaranya teralokasi pada perbaikan seluruh dermaga untuk mendukung sektor pariwisata, dan infrastruktur. “Termasuk pengadaan dan perbaikan jalan-jalan desa dan kecamatan," sebut Amalia.

Terpisah, penekanan sama disampaikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Slot anggaran infrastuktur penghubung antara kabupaten kota, memang jadi prioritas.

"Namanya link provinsi, kami sudah sepakat infrastruktur itgu utamanya jalan penghubung, harus diutamakan," tegas Makmur (*)