KALTIMNEWS.CO – Aktivitas pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ruang publik Kota Samarinda perlu mendapat pengaturan yang lebih jelas. DPRD Samarinda meminta pemerintah kota memastikan kegiatan perdagangan tidak menggeser fungsi utama fasilitas umum yang digunakan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai kehadiran pedagang di kawasan publik merupakan bagian dari dinamika ekonomi masyarakat. Keramaian warga, terutama di lokasi yang menjadi pusat aktivitas, turut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh penghasilan.
Namun, peluang ekonomi tersebut perlu dikelola agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pengguna fasilitas umum.
“Ketika ada kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, tentu pedagang UMKM juga akan datang. Karena itu, perlu ada pengaturan dari dinas terkait agar aktivitas tersebut tetap tertib,” ujar Helmi.
Menurut dia, pemerintah kota melalui perangkat daerah terkait perlu menetapkan pengaturan yang mempertimbangkan kepentingan pedagang sekaligus kenyamanan masyarakat. Kejelasan lokasi berjualan menjadi salah satu hal penting agar aktivitas perdagangan tidak menghambat mobilitas warga.
Helmi menegaskan, penataan bukan berarti menutup kesempatan masyarakat untuk menjalankan usaha. Pemerintah justru perlu menghadirkan tata kelola yang memungkinkan pelaku UMKM tetap memperoleh penghasilan tanpa menggunakan ruang yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan bersama.
Pengawasan Tidak Cukup Berhenti pada Penertiban
Helmi juga mendorong agar pengelolaan pedagang tidak hanya dilakukan ketika muncul keluhan dari masyarakat. Pemerintah perlu membangun mekanisme pengawasan yang berkelanjutan sehingga aturan dapat diterapkan secara konsisten.
Menurut dia, dinas terkait perlu mengidentifikasi kawasan yang memungkinkan untuk aktivitas perdagangan, sekaligus memastikan keberadaan pedagang tidak menghalangi akses warga.
“Dinas terkait harus bisa mengatur dan mengawasi keberadaan UMKM di kawasan publik. Harapannya, kegiatan ekonomi tetap berjalan, sementara masyarakat juga merasa nyaman saat menggunakan fasilitas yang tersedia,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap penataan UMKM dapat dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dengan pengaturan yang terarah, ruang publik tetap dapat digunakan untuk beraktivitas, berolahraga, dan berinteraksi, sementara pelaku usaha lokal tetap memiliki kesempatan untuk berkembang. (*/adv/rif/kaltimnews.co)