KALTIMNEWS.CO — Polemik keterlambatan pembayaran insentif guru di Samarinda ternyata sempat dibahas dalam pertemuan tertutup antara DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda beberapa waktu lalu. Fakta itu baru mencuat ke publik di tengah masih berkembangnya keresahan tenaga pendidik terkait pencairan hak mereka.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie, mengatakan DPRD kala itu memanggil Disdikbud untuk meminta klarifikasi setelah muncul informasi adanya empat sekolah yang disebut belum menerima pembayaran insentif guru.
Menurut Novan, isu tersebut sempat memicu berbagai spekulasi di lingkungan sekolah karena muncul dugaan adanya penahanan pembayaran.
“Informasi itu berkembang cukup luas waktu itu, sehingga kami meminta penjelasan langsung dari Dinas Pendidikan agar persoalannya jelas,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD memperoleh penjelasan bahwa tidak ada sekolah yang seluruh tenaga pendidiknya mengalami penahanan insentif.
Namun demikian, ditemukan sejumlah guru memang belum menerima pembayaran akibat kendala teknis pada sistem perbankan. Salah satu penyebabnya yakni rekening penerima dalam kondisi pasif atau tidak aktif sehingga transfer dana gagal dilakukan.
“Ternyata persoalannya ada pada rekening yang tidak aktif. Jadi bukan karena insentifnya ditahan,” kata Novan.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya tidak berkembang menjadi polemik apabila komunikasi kepada para guru dilakukan lebih terbuka sejak awal.
“Kalau ada kendala administrasi atau teknis, harus dijelaskan supaya tidak memunculkan keresahan di sekolah,” tegasnya.
Novan memastikan DPRD Samarinda akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut agar hak para guru segera diterima tanpa keterlambatan lebih lama. (*/adv/rif/kaltimnews.co)