Penjelasan itu muncul setelah DPRD Samarinda beberapa waktu lalu memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda guna meminta klarifikasi terkait isu keterlambatan pembayaran insentif guru di sejumlah sekolah.
Saat itu, berkembang informasi adanya empat sekolah yang disebut belum menerima pencairan insentif sehingga memicu keresahan di kalangan tenaga pendidik.
Namun setelah dilakukan penelusuran, DPRD memastikan kabar tersebut tidak sepenuhnya benar.
“Dari penjelasan Dinas Pendidikan waktu itu, tidak ada sekolah yang insentifnya ditahan secara keseluruhan,” ujar Novan.
Ia menjelaskan masih ada sejumlah guru yang belum menerima pembayaran akibat rekening penerima sudah tidak aktif atau pasif sehingga proses transfer gagal dilakukan oleh sistem perbankan.
Menurut Novan, persoalan administrasi semacam itu seharusnya dapat segera diselesaikan apabila komunikasi kepada guru dilakukan secara cepat dan terbuka.
“Jangan sampai guru merasa diabaikan karena tidak mendapat informasi yang jelas terkait kendala pencairan,” katanya.
Politisi Komisi IV itu juga meminta Disdikbud Samarinda lebih transparan dalam menyampaikan persoalan teknis agar tidak menimbulkan asumsi liar di lingkungan sekolah.
Selain itu, DPRD mendorong agar proses penyelesaian administrasi dipercepat supaya hak para tenaga pendidik dapat segera diterima tanpa penundaan berkepanjangan.
“Guru memiliki peran penting dalam pendidikan. Karena itu hak mereka harus dipastikan diterima tepat waktu,” pungkasnya. (*/adv/rif/kaltimnews.co)