KALTIMNEWS.CO – Komisi II DPRD Kota Samarinda mengusulkan agar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dipisahkan menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berjalan lebih fokus serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan beban kerja Disporapar saat ini terlalu luas karena harus menangani urusan kepemudaan, olahraga, pariwisata, hingga ekonomi kreatif dalam satu organisasi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengembangan masing-masing sektor belum berjalan optimal, terutama pariwisata yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Kota Samarinda.
"Pariwisata memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan," ujar Iswandi.
Ia menilai penguatan sektor pariwisata tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan anggaran, tetapi juga harus dibarengi dengan pembentukan organisasi yang lebih fokus dalam menyusun kebijakan, promosi, hingga pengelolaan destinasi wisata.
Iswandi mengatakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah saatnya diposisikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah karena mampu menciptakan lapangan usaha baru sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Komisi II DPRD mencatat hingga pertengahan 2026, pendapatan yang dikelola Disporapar telah mencapai lebih dari Rp750 juta dari target sekitar Rp1,4 miliar. Meski menunjukkan tren positif, menurutnya capaian tersebut masih bisa ditingkatkan apabila pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor pariwisata.
"Kami mendorong adanya dinas khusus yang menangani pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara urusan pemuda dan olahraga ditangani dinas tersendiri agar masing-masing dapat bekerja lebih fokus," tegas Iswandi.
Menurutnya, kelembagaan yang lebih spesifik akan membuat setiap perangkat daerah mampu bekerja lebih efektif sesuai bidangnya sehingga pengembangan pariwisata maupun olahraga dapat berjalan beriringan tanpa saling mengurangi perhatian pemerintah. (*/adv/rif/kaltimnews.co)