KALTIMNEWS.CO, Samarinda - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Gabungan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kalimantan Timur (GMPPKT) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim di Jl. Bung Tomo, Samarinda Seberang, Senin (3/2/2020) pukul 11.00 wita.
Aksi mereka diwarnai pembentangan spanduk dan membagikan selebaran yang berisikan desakan Kejati Kaltim mengusut proyek kejanggalan pembangunan Pasar Rawa Indah di Kota Bontang Tahun 2017 yang menelan anggaran sekitar 107 Miliar oleh PT. Sasmito. Proyek ini diketahui masuk skema multiyear contract (MYC).
Korlap Aksi GMPPKT, Abidin dalam orasinya menyampaikan pekerjaan proyek pembangunan Pasar Rawa Indah tersebut tidak selesai tepat waktu hingga batas akhir 2020. Seharusnya ada pemberian sanksi atas keterlambatan pekerjaan tersebut. Dugaan adanya pengaturan pemenang tender dalam proses pelelangan proyek yang dimenangkan oleh PT. Sasmito itu, juga mengemuka. PT. Sasmito merupakan satu-satunya kontraktor lokal, padahal beberapa kontraktor BUMN ikut terlibat dalam proses lelang seperti PT. Nindya Karya, PT. Hutama Karya dan PT. Brantas Abipraya.
Kondisi itulah yang membuat dugaan keterlibatan pejabat teras di Pemkot Bontang, dalam memuluskan langkah PT. Sasmito, muncul.
“Proyek ini tidak selesai tepat waktu, bahkan pihak TP42D kejaksaan tidak dilibatkan dalam hal pengawasan. Kami minta Kejati Kaltim memeriksa PT. Sasmito dan memanggil oknum pejabat yang diduga terlibat,” urai Abidin.
Setelah setengah jam berorasi, perwakilan GMPPKT dipersilahkan masuk untuk melakukan proses mediasi dan ditemui Kasipinkum Kejati Kaltim, Abdul Faried.
GMPPKT kemudian menyampaikan beberapa item tuntutan yang dituangkan dalam laporan resmi yang diserahkan ke Kejati Kaltim. Adapun yang menjadi tuntutan mahasiwa yaitu mendesak Kejati Kaltim agar melakukan penyidikan dan penyeledikan berdasarkan item berikut.
Pertama, diduga telah terjadi pengaturan pemenang tender Pasar Rawa Indah Bontang dikarenakan kontraktor pelaksana mampu mengalahkan kontraktor BUMN.
Kedua, diduga pemenang Pembangunan proyek Pasar Rawa Indah Bontang bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis seperti yang ada didalam Rencana Anggaran Biaya Penawaran.
Selanjutnya, diduga Pemkot Bontang tidak memberikan sanksi kepada kontraktor pembangunan Pasar Rawa Indah sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak kerja.
Mewakili Kejati Kaltim, Faried menerima baik kedatangan perwakilan GMPPKT berikut tuntutannya, dan akan memprosesnya sesuai prosedur di Kejati.
“Kami pelajari dulu laporan kawan-kawan GMPPKT. Yang pasti, akan saya laporkan ke pimpinan apa yang sudah kawan-kawan mahasiswa sampaikan ke Kejati hari ini,” katanya. (*/amd)