KALTIMNEWS.CO – Jalan berlubang dan bergelombang di kawasan Jalan Ir Sutami, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, menjadi persoalan yang tidak cukup diselesaikan dengan tambal sulam. Aktivitas truk tronton dan kontainer yang melintasi kawasan pergudangan tersebut ikut menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kerusakan jalan perlu ditangani dari akar persoalannya. Selain memperbaiki badan jalan, pemerintah perlu mengevaluasi apakah infrastruktur yang tersedia mampu menampung beban kendaraan berat yang beroperasi di kawasan tersebut.
Menurut Deni, apabila aktivitas pergudangan terus berlangsung tanpa dukungan jalan yang sesuai, kerusakan berpotensi kembali terjadi meskipun perbaikan telah dilakukan.
“Kalau masih menjadi kawasan pergudangan di sana, sedangkan kekuatan badan jalannya tidak sesuai, pasti akan menimbulkan kerusakan lagi,” kata Deni.
Persoalan di Jalan Ir Sutami tidak hanya berkaitan dengan kondisi permukaan jalan. Kendaraan besar yang parkir di bahu jalan juga mempersempit ruang lalu lintas dan berpotensi menghambat pengguna jalan lainnya.
Kondisi tersebut membuat penanganan perlu mempertimbangkan dua persoalan sekaligus, yakni daya tahan infrastruktur dan pengaturan aktivitas kendaraan berat.
Perbaikan Jalan Dinilai Tidak Cukup
Komisi III DPRD Samarinda mendorong evaluasi tata ruang sebagai bagian dari penyelesaian jangka panjang. Pemerintah perlu mengkaji kesesuaian lokasi pergudangan dengan kapasitas jalan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional.
Salah satu opsi yang disampaikan Deni adalah memindahkan kawasan pergudangan ke lokasi yang memiliki akses jalan lebih sesuai dengan kebutuhan kendaraan industri.
Usulan tersebut akan dibawa dalam pembahasan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Samarinda.
“Kita juga akan mengusulkan perubahannya di dalam RTRW. Mudah-mudahan kawasannya yang bisa diganti atau dipindahkan,” ujarnya.
Menurut Deni, penertiban kendaraan berat saja belum tentu menyelesaikan persoalan apabila aktivitas pergudangan tetap membebani jalan yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasionalnya.
Sorotan DPRD juga mencakup kawasan Lok Bahu, yang menjadi jalur penghubung menuju Jongkang dan Tenggarong. Ruas jalan yang relatif sempit di kawasan tersebut masih dilalui truk tronton dan kontainer.
Komisi III berencana melibatkan Dinas Perhubungan, kepolisian melalui bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membahas pengaturan kendaraan berat.
DPRD berharap penanganan jalan rusak tidak berhenti pada perbaikan fisik. Evaluasi tata ruang, aktivitas pergudangan, dan kemampuan infrastruktur perlu berjalan beriringan agar persoalan serupa tidak terus berulang. (*/adv/rif/kaltimnews.co)