KALTIMNEWS.CO, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim terus bekerja dalam menggali sumber anggaran untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah. Selain menyasar sektor yang dikerjasamakan dengan pihak ke-3, komisi II pun sejumlah sektor termasuk diantaranya yakni sektor pertanian.
Kepada media ini, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan kalau dilihat dari sisi pendapatan dan retribusi daerah terdapat peluang yang cukup baik dan saat ini pihak Balai Benih Induk (BBI) telah berkontrak dengan Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam hal penyuplai bibit.
"Saat ini mereka telah berkontrak dengan Pemprov (Kalteng) guna penghijauan, kami sendiri juga telah melihat tanaman-tanaman itu hanya persoalan dengan air karena lahan yang mereka buka itu ada dua hektar dari 35 hektar tapi kalau disiram secara manual setiap hari, tenaga kerja mereka tidak mampu," urai Veridiana Huraq Wang.
Oleh karena kendala tersebut pihak BBI mengusulkan agar ada pengadaan jaringan untuk air untuk penyemprotan atau penyiraman secara mekanis mekanis.
"Terkait Distribusi, salah satu yang kami dapat laporan dari Bapenda, mereka sudah ada tetapi tidak banyak karena mereka hanya mengeluarakan jasa sertifikasi dan penjualan bibit," sebut politisi PDIP tersebut.
Terspisah Anggota Komisi II, Sutomo Jabir yang dihubungi media ini, mengatakan pihaknya berkunjung ke UPTD BBI Hortikultural yang berfungsi sebagai penyedia bibit unggul untuk petani, potensi PAD dalam sektor tersebut salahsatunya yakni setifikasi bibit.
Dalam kunjunganya Komisi II DPRD Kaltim tersebut langsung ditemui oleh Kepala Dinas Pertanian serta kepala UPTD setempat.
"Kunjungan Komisi II ke BBI Hortikultura di Batuan tersebut, dipimpin Ketua Komisi, hadir juga Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Sekretaris Dinas, berikut Kepala UPTD dan jajarannya yang bertugas di sana. UPTD BBI Hortikultura merupakan unit kerja dalam Dinas Pertanian selain berfungsi menyediakan bibit unggul bagi petani juga menjadi penyumbang PAD, sehingga perlu kita terus support baik dari segi ide maupun pengaggarannya, makanya kami lihat langsung ke lokasi supaya mengetahui kendala dan potensinya," ungkap Sutomo Jabir.
Luasan lahan yang dikelola oleh UPTD BBI saat ini kata dia, berkisar 35 Ha namun luas lahan tersebut belum dikelola secara menyeluruh dengan berbagai kendala yang ada salah satunya kekurangan anggaran.
"Kekurangan jaringan perpipaan untuk penyiraman dan masih butuh biaya untuk perluasan area pembibitan dan memperbanyak stok bibit. Secara rinci belum disampaikan makanya kita undang mereka datang ke kantor DPRD Senin (12/10/2020) guna membawa data sekaligus memaparkan prospek kedepan. Luas lahan total 35 Ha cuma belum digarap semua dan bibit yang dibudidayakan anatara lain berbagai jenis durian Otong, Durian Matahari, Durian Musaking, Lai Mahakam, Lai kayan, Rambutan Binjai, Rambutan Rapiah, Jeruk," beber Politisi PKB tersebut.
Dikonfirmasi terspisah, Wakil Ketua Komisi II, Baharuddin Demmu, menguraikan dengan melihat potensi yang ada, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) serius untuk mengembangkannya dalam rangka meningkatkan PAD sehingga tidak bergantung lagi pada Dana Bagi Hasil (DBH).
"Kalau kita melihat kondisi sekarang, Pemerintah harusnya belajar dari turunnya harga batu bara dikarenakan negara-negara maju ini sudah mengurangi pemakaian batu bara untuk kebutuhan industri. Jadi kalau kalau kita bertumpu pada dana bagi hasil dari SDA terutama batu bara pasti akan saya mau bilang APBD kita tiap tahun akan anjlok, apalagi batu bara semakin berkurang," papar Baharuddin Demmu.
Lebih lanjut, politisi PAN tersebut mengatakan dari dulu pihaknya sudah mengingatkan jika potensi SDA tersebut sangat mumpuni dalam menopang APBD.
"Takutnya APBD kita anjlok sampi Rp5 triliun, jadi harusnya sekarang pemerintah sudah mikir terkait pendapatan asli daerah yang harus kita kembangkan, yang menarik visi-misi awal Gubernur Isran Noor bahwa dia akan memperjuangkan PAD Rp32 triliun, sekarang malah saya mau bilang bahwa tidak ada upaya-upaya serius untuk mencari PAD yang lebih baik, selalu hanya menunggu BDH. Sementara banyak sektor yang bisa dikembangkan seperti sektor, perkebunan, pertanian dan terutama pariwisata," pungkasnya. (*)