KALTIMNEWS.CO – Pendataan warga yang membutuhkan bantuan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administrasi. Pemerintah di tingkat lingkungan juga perlu mengetahui kondisi masyarakat secara langsung, termasuk keberadaan penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Passie, mendorong RT dan kelurahan meningkatkan peran dalam proses pendataan agar informasi mengenai kondisi warga dapat dihimpun secara lebih akurat.
Menurut Novan, pengurus RT merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Posisi tersebut memungkinkan mereka mengetahui kondisi warga sekaligus membantu mengidentifikasi kebutuhan sosial di lingkungan masing-masing.
“RT itu bukan hanya bertugas mengurus keamanan dan ketertiban lingkungan. Ada tanggung jawab sosial juga untuk melihat kondisi warganya. Kelurahan pun harus punya gambaran yang jelas mengenai keadaan masyarakat di wilayahnya,” kata Novan, Selasa (6/10/2026).
Ia menilai, data yang dihimpun dari lingkungan dapat menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan calon penerima bantuan pemerintah.
Alur Pendataan dari RT hingga Dinas Sosial
Novan menjelaskan, pendataan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan perlu dilakukan melalui tahapan yang jelas.
Proses tersebut dimulai dari RT, diteruskan ke kelurahan, kemudian menjalani verifikasi oleh Dinas Sosial Kota Samarinda.
“Alurnya dimulai dari RT, kemudian naik ke kelurahan dan setelah itu diverifikasi oleh Dinas Sosial. Dari proses itu baru bisa diketahui siapa yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Melalui mekanisme tersebut, data yang berasal dari lingkungan dapat diperiksa kembali sebelum dijadikan dasar penentuan penerima manfaat.
Namun, pendataan lapangan tetap perlu disesuaikan dengan dokumen kependudukan dan ketentuan program bantuan yang berlaku.
Persoalan Administrasi Perlu Diperiksa
Novan mengingatkan, belum tercatatnya seorang warga sebagai penerima bantuan tidak serta-merta menunjukkan bahwa RT atau kelurahan tidak menjalankan tugas.
Persoalan dapat muncul ketika alamat dalam kartu keluarga tidak sesuai dengan tempat tinggal warga yang sebenarnya. Kondisi ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut agar proses administrasi berjalan sesuai keadaan faktual.
Menurut dia, kejelasan identitas dan domisili merupakan bagian penting yang perlu dipastikan sebelum dokumen pengantar diterbitkan.
“Kalau orangnya memang tinggal di wilayah itu, tentu pelayanan tetap diberikan. Tetapi kalau secara kenyataan dia tidak tinggal di alamat yang tercatat, RT juga tidak bisa begitu saja membuat surat pengantar atau SKTM. Domisilinya harus dipastikan terlebih dahulu,” kata Novan.
Pelayanan Sosial Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Selain membantu mengidentifikasi warga penyandang disabilitas, pendataan di tingkat lingkungan dapat mendukung pemerintah dalam memperoleh informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Novan juga mengingatkan bahwa bantuan pemerintah memiliki beragam bentuk, mulai dari bantuan sosial tunai hingga kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI bagi warga yang memenuhi persyaratan.
Karena itu, koordinasi RT, kelurahan, dan Dinas Sosial diperlukan agar informasi warga dapat diproses secara tepat.
Penguatan peran pemerintah di tingkat lingkungan diharapkan membantu Samarinda membangun sistem pendataan sosial yang lebih akurat sekaligus mendukung penyaluran bantuan sesuai ketentuan.(*/adv/rif/kaltimnews.co)