KALTIMNEWS.CO – Kemajuan Kota Samarinda menghadapi tantangan untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Perhatian pemerintah tidak cukup terpusat pada kawasan perkotaan, tetapi juga perlu menjangkau wilayah yang akses pelayanan publiknya masih terbatas.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai aspirasi masyarakat mengenai pembangunan perlu dilihat dari sudut pandang keadilan. Persoalan tersebut mencakup pemenuhan hak warga lokal, penghormatan terhadap budaya, dan kebutuhan pembangunan di sejumlah kawasan.
Menurut Ronal, masih terdapat wilayah yang berada jauh dari pusat kota atau memiliki keterbatasan akses pelayanan sehingga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah.
Persoalan pemerataan menjadi penting karena pembangunan yang hanya terlihat dari pertambahan fasilitas di kawasan tertentu belum tentu menggambarkan kondisi seluruh masyarakat. Akses terhadap pelayanan publik dan kesempatan menikmati hasil pembangunan juga menentukan apakah kebijakan daerah benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Ronal mengatakan, aspirasi mengenai keadilan bagi masyarakat lokal merupakan hal yang wajar untuk disampaikan.
“Kalau kita bicara isu yang mereka sampaikan itu, salah satunya dari ketidakpuasan terhadap rasa keadilan. Memang dirasakan belum adanya rasa keadilan kepada warga lokal, yang sewajarnya mereka dapatkan hak-haknya,” ujarnya, Rabu (7/10/2026).
Persoalan pemerataan juga memiliki dimensi sosial dan budaya. Dalam pandangan Ronal, masyarakat asli perlu mendapat penghormatan terhadap identitas dan hak mereka sebagai bagian dari Samarinda.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hak-hak warga lokal juga kita harus perhatikan,” katanya.
Pemerataan pembangunan membutuhkan perencanaan yang mempertimbangkan kondisi setiap wilayah. Kebutuhan masyarakat di pusat kota dapat berbeda dengan kebutuhan warga di kawasan pinggiran, sehingga prioritas program perlu disusun berdasarkan persoalan dan tingkat kebutuhan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dan manfaat kebijakan pemerintah.
Tantangannya adalah memastikan aspirasi warga diterjemahkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang terukur, sehingga pemerataan tidak berhenti sebagai prinsip dalam dokumen kebijakan.(*/adv/rif/kaltimnews.co)