KALTIMNEWS.CO – Keberlanjutan program Keluarga Berencana (KB) gratis di Samarinda tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada kepastian pembiayaan dan kemampuan pemerintah menjangkau masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pelayanan perencanaan keluarga di Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menjadi narasumber yang dituju untuk mendalami persoalan pembiayaan, pelaksanaan program, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB gratis.
Pembiayaan Pusat dan Pelaksanaan di Daerah
Program KB melibatkan dukungan pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta pelaksanaan pelayanan di tingkat daerah melalui instansi yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Di Samarinda, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan kontrasepsi sesuai program dan ketentuan yang berlaku.
Dalam bahan awal pemberitaan, anggaran Dinas P2KB Samarinda disebut sekitar Rp10 miliar untuk berbagai program. Angka tersebut perlu diverifikasi kembali melalui dokumen anggaran atau konfirmasi kepada dinas terkait sebelum dipublikasikan.
Kepastian pembiayaan penting untuk mengetahui ruang lingkup pelayanan yang dapat dilaksanakan, termasuk ketersediaan alat kontrasepsi dan kegiatan edukasi bagi masyarakat.
Anggaran Daerah Harus Sesuai Kebutuhan
Pembahasan anggaran KB juga berkaitan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Berbagai sektor pelayanan publik membutuhkan dukungan pembiayaan, sehingga program perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang terukur.
DPRD dapat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan untuk menelaah kebutuhan program serta pelaksanaannya. Namun, besaran anggaran dan bentuk dukungan yang tersedia harus merujuk pada dokumen resmi pemerintah daerah.
Untuk memperjelas persoalan ini, Harminsyah perlu dimintai tanggapan mengenai kebutuhan pembiayaan KB di Samarinda, kemungkinan kendala pelaksanaan, dan langkah yang dapat ditempuh agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan sesuai ketentuan.
Pelayanan KB Perlu Tetap Terjangkau
Selain pembiayaan, akses masyarakat terhadap layanan menjadi bagian penting dalam keberhasilan program keluarga berencana.
Informasi yang mudah dipahami, pelayanan yang tersedia, dan pendampingan tenaga kesehatan dapat membantu pasangan memperoleh pengetahuan mengenai pilihan kontrasepsi serta perencanaan keluarga.
Evaluasi program diperlukan untuk melihat apakah pelayanan yang tersedia telah menjangkau kelompok sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Kepastian anggaran, kualitas pelayanan, dan evaluasi berkala menjadi aspek yang perlu diperiksa untuk memastikan program KB gratis berjalan efektif di Samarinda.(*/adv/rif/kaltimnews.co)