KALTIMNEWS.CO, Sejatinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang tidak mampu di selesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Hal ini disebutkan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim, Salehuddin kepada media ini.
“Jadi bukan hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, tapi juga melibatkan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), bahkan Badan Pertanahan. Kemudian bisa berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemkot terkait,” ujarnya.
Masalah ini dicuitkan Salehuddin lantaran menurutnya sampai detik ini masih banyak sekolah di Kaltim yang status lahannya masih bermasalah sehingga menghambat pengembangan pendidikan di Kaltim.
Hematnya kata salehuddin, Pemprov Kaltim dapat memperkuat koordinasinya antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) di seluruh Kaltim.
“Persoalan lahan bukan urusan yang mudah untuk diselesaikan, belum lagi Disdikbud Kaltim juga perlu focus dengan urusan pendidikan lainnya, supaya keduanya tetap bisa berjalan, maka dari itu kita berharap seluruh elemen pemerintahan mampu bekerjasama. Agar masalah proses transisi penyerahan aset sesuai payung hukum yang ada semunya selesai di 2016, bukan menyisahkan masalah seperti sekarang ini,” jelasnya. (*/Adv)