KALTIMNEWS.CO – Angka Rp6,858 triliun menjadi salah satu titik krusial dalam perkara dugaan korupsi pertambangan JMB Grup di wilayah Separi, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Nilai tersebut dipersoalkan kuasa hukum terdakwa Ginarsa Tandinegara, Sabri Noor Herman. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam konstruksi perkara, terutama terkait perbedaan rezim hukum pertanahan dan pertambangan serta metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut Sabri, persoalan utama yang perlu diuji bukan sekadar keberadaan irisan wilayah antara Hak Pengelolaan (HPL) 01 Separi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), melainkan ketepatan dalam menentukan objek kerugian negara.
Ia mempertanyakan penggunaan nilai produksi batubara sebagai dasar penghitungan kerugian, sementara persoalan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan lahan HPL tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan.
"Kalau persoalannya adalah pemanfaatan tanah HPL tanpa persetujuan, mengapa yang dihitung justru nilai produksi batubara, bukan nilai pemanfaatan tanah yang diklaim dirugikan?" kata Sabri.
IUP dan HPL Memiliki Objek Hukum Berbeda
Sabri menjelaskan, IUP dan HPL merupakan dua instrumen hukum dengan objek serta konsekuensi yang berbeda.
Dalam persidangan, Ahli Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Muhammad Iqbal Mandala Putra, menerangkan bahwa IUP memberikan kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Namun, izin tersebut tidak serta-merta memberikan hak atas permukaan tanah.
Sementara itu, penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan tetap harus diselesaikan melalui hubungan hukum dengan pemegang hak atas tanah.
Pandangan tersebut, menurut Sabri, sejalan dengan keterangan ahli hukum perdata dan hukum perseroan, Dr. Faizal Kurniawan.
Ia menegaskan terdapat dua hubungan hukum yang harus dibedakan. Pertama, hubungan negara dengan pemegang IUP terkait kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan batubara.
Kedua, hubungan antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak atas tanah terkait penggunaan permukaan lahan.
"Keduanya memiliki objek, dasar hukum, kewenangan, serta konsekuensi hukum yang berbeda," ujarnya.
Karena itu, menurut Sabri, persoalan belum diselesaikannya penggunaan tanah HPL tidak otomatis menghapus keberadaan IUP. Sebaliknya, kepemilikan IUP juga tidak menghilangkan kewajiban perusahaan menyelesaikan persoalan penggunaan tanah.
Audit BPKP Menghitung Penjualan Batubara Rp7,24 Triliun
Sorotan berikutnya tertuju pada metodologi penghitungan auditor BPKP.
Sabri mengungkapkan, berdasarkan keterangan auditor dalam persidangan, penghitungan dilakukan dengan menggunakan nilai produksi atau penjualan batubara dari wilayah yang disebut berada pada irisan HPL.
Nilai penjualan sebelum dikurangi royalti disebut mencapai sekitar Rp7,246 triliun. Setelah dikurangi pembayaran royalti sekitar Rp387,765 miliar, angka yang diperoleh menjadi sekitar Rp6,858 triliun.
Namun, Sabri mempertanyakan apakah angka tersebut benar-benar menggambarkan kerugian keuangan negara.
Pasalnya, menurut keterangannya, auditor tidak menggunakan valuasi tanah HPL, tidak menghitung nilai pemanfaatan lahan, dan tidak melakukan penilaian terhadap nilai hak pengelolaan yang diklaim mengalami kerugian.
"Nilai penjualan batubara tidak otomatis identik dengan keuntungan bersih perusahaan. Apalagi, tidak otomatis identik pula dengan kerugian keuangan negara," tegasnya.
Ia juga menyoroti pengakuan auditor yang tidak memasukkan sejumlah komponen biaya produksi sebagai pengurang.
Komponen tersebut antara lain biaya pengupasan tanah penutup atau overburden removal, penggalian, pengangkutan, pengolahan, tenaga kerja, bahan bakar, pemeliharaan peralatan, dan infrastruktur pertambangan.
Selain itu, menurut Sabri, auditor juga tidak memperhitungkan Harga Pokok Produksi (HPP), PPh, PPN, iuran tetap, serta jaminan reklamasi dalam penghitungan tersebut.
Auditor juga disebut mengakui tidak memeriksa laporan keuangan ketiga perusahaan, yakni PT JMB, PT ABE, dan PT KRA, secara utuh serta tidak melakukan konfirmasi langsung secara menyeluruh kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
Asal Batubara hingga Pengapalan Dipersoalkan
Persoalan lain yang disoroti adalah keterlacakan asal batubara.
Sabri menyebut auditor mengakui data produksi berasal dari lokasi pit yang berdasarkan klarifikasi berada di area HPL. Namun, data tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh batubara yang dijual dan dikapalkan berasal dari lokasi yang sama.
Dalam keterangannya, auditor disebut tidak dapat memastikan asal batubara pada tahap penjualan dan pengapalan.
Menurut Sabri, kondisi tersebut perlu diperiksa karena terdapat rangkaian proses produksi, penyimpanan di stockpile, pencampuran batubara, pengangkutan, hingga pengapalan.
Tanpa keterlacakan yang memadai, ia menilai terdapat persoalan dalam menghubungkan nilai penjualan dengan produksi dari lokasi yang dipermasalahkan.
"Dalam penghitungan kerugian keuangan negara, persoalan tersebut bukan sekadar teknis administrasi. Ini menyangkut ketepatan objek, validitas data, serta kepastian jumlah kerugian," katanya.
Data Produksi Tahunan Dinilai Menyulitkan Pemisahan Periode
Sabri juga mempertanyakan penggunaan data produksi tahunan untuk menghitung kerugian dalam rentang 2009 hingga 2012.
Menurut keterangannya, auditor mengakui sebagian data produksi yang digunakan berbentuk akumulasi tahunan dan tidak dapat dipisahkan secara bulanan.
Padahal, terdapat peristiwa hukum berupa persetujuan pemanfaatan sebagian area HPL yang diterbitkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 17 Oktober 2012.
Kondisi tersebut dinilai penting karena periode sebelum dan sesudah persetujuan harus dibedakan dalam penghitungan.
Sabri mengacu pada keterangan ahli keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA, yang berpendapat bahwa hasil penambangan setelah legalitas dan izin diperoleh secara sah tidak dapat dimasukkan sebagai komponen kerugian negara.
"Bagaimana auditor memastikan seluruh produksi dalam satu tahun benar-benar berasal dari periode ketika izin belum diperoleh, jika data yang digunakan hanya berupa akumulasi tahunan?" ujarnya.
Menurut dia, persoalan periode juga berpengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban individual. Penghitungan agregat selama beberapa tahun tidak serta-merta dapat dibebankan kepada seseorang yang hanya menjabat pada sebagian periode.
Status HPL dan Pembuktian Kerugian Negara
Persoalan lain yang diangkat kuasa hukum adalah status administrasi HPL 01 Separi.
Sabri menyebut auditor BPKP mengakui bahwa HPL tersebut belum tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) ketika audit dilakukan.
Di sisi lain, penghitungan kerugian yang disampaikan auditor tidak didasarkan pada valuasi HPL maupun nilai pemanfaatan tanah.
Menurut Sabri, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara objek yang diklaim mengalami kerugian dan objek yang benar-benar dihitung dalam laporan audit.
Jika kerugian yang didalilkan berasal dari penggunaan tanah tanpa persetujuan, ia menilai nilai pemanfaatan tanah harus dibuktikan.
Namun, apabila kerugian yang dimaksud berasal dari pengambilan batubara tanpa izin, maka dasar perizinan pertambangan dan nilai kekayaan negara yang benar-benar hilang harus dibuktikan secara tersendiri.
Standar Actual Loss Menjadi Titik Pengujian
Dalam persidangan, auditor BPKP disebut menjelaskan bahwa actual loss merupakan kerugian yang benar-benar telah terjadi, berbeda dengan potential loss yang masih berupa perkiraan.
Auditor juga menerangkan bahwa penghitungan kerugian harus didasarkan pada bukti yang cukup, relevan, dan kompeten.
Namun, Sabri menilai sejumlah keterbatasan yang diakui auditor perlu menjadi perhatian majelis hakim.
Di antaranya, ketidakmampuan menelusuri asal batubara hingga pengapalan, keterbatasan data bulanan, tidak diperiksanya laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh, serta tidak diperhitungkannya sejumlah komponen biaya produksi.
Ia juga menyoroti keterangan auditor bahwa data dan bukti diperoleh dari dan bersama penyidik.
Bagi Sabri, penggunaan istilah actual loss tidak otomatis membuktikan bahwa suatu angka telah memenuhi standar kerugian negara yang nyata dan pasti.
"Status tersebut harus dibuktikan melalui validitas objek, ketepatan data, hubungan sebab akibat, serta metodologi penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Kuasa Hukum Minta Objek Kerugian Dibuktikan
Sabri turut menyinggung keterangan ahli keuangan negara Siswo Sujanto yang menerangkan bahwa kekayaan alam yang dikuasai negara merupakan aset potensial negara.
Pengambilan bahan tambang tanpa izin, menurut pendapat ahli tersebut, dapat menimbulkan kerugian negara berupa hilangnya aset tambang maupun kerusakan lingkungan.
Namun, Sabri menilai pendapat itu harus ditempatkan dalam konteks pembuktian perizinan pertambangan.
Ia juga mengacu pada keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Ahmad Wali mengenai pentingnya aspek kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan keputusan administrasi, termasuk izin pertambangan.
Menurutnya, persoalan tumpang tindih HPL dan IUP tidak dapat dilepaskan dari proses penerbitan izin, verifikasi data pertanahan, serta pengawasan oleh instansi terkait.
Sabri menegaskan, perkara tersebut harus diuji dengan membedakan secara jelas antara kerugian akibat pemanfaatan tanah dan kerugian akibat pengambilan sumber daya alam tanpa dasar perizinan.
"Kedua hal tersebut tidak boleh dicampur menjadi satu angka tanpa metode penghitungan yang dapat diuji," ujarnya.
Ia menilai majelis hakim perlu mencermati apakah angka sekitar Rp6,858 triliun benar-benar merepresentasikan kerugian keuangan negara atau merupakan nilai produksi dan penjualan batubara yang dikonstruksikan sebagai kerugian.
Menurut Sabri, penentuan objek, dasar hukum, validitas data, dan metode penghitungan menjadi bagian penting dalam menguji perkara tersebut.
"Keadilan tidak hanya menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran hukum, tetapi juga menuntut agar seseorang tidak dipidana berdasarkan penghitungan kerugian yang keliru dalam menentukan objek, metode, maupun dasar hukumnya," pungkasnya. (*/rif/kaltimnews.co)