KALTIMNEWS.CO – Lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menempatkan kesiapan layanan kesehatan sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, dapat menyoroti pentingnya memastikan masyarakat memperoleh informasi dan akses pertolongan medis ketika kualitas udara memburuk. Persoalan ini menjadi relevan setelah Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus ISPA sejak 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026 di sejumlah daerah terdampak karhutla.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 75.172 kasus dialami anak berusia nol hingga lima tahun. Sementara 258.298 kasus lainnya terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun.
Besarnya jumlah kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lahan dan hutan. Asap yang menyebar juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika partikel halus di udara berada pada tingkat berbahaya.
Dalam draf tanggapan yang perlu dikonfirmasi, Harminsyah menekankan perlunya kesiapan fasilitas kesehatan dan penyampaian informasi yang mudah dipahami masyarakat.
“Penanganan dampak karhutla harus memperhatikan kondisi warga di lapangan. Fasilitas kesehatan perlu siap memberikan pelayanan, dan masyarakat harus mengetahui ke mana harus mencari pertolongan apabila mengalami gangguan pernapasan,” demikian draf pernyataan yang perlu mendapat persetujuan Harminsyah sebelum dipublikasikan.
Kementerian Kesehatan menyatakan telah menyiagakan 1.691 puskesmas dan menyiapkan 360 rumah sakit rujukan untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla. Selain itu, 87 laboratorium kesehatan masyarakat turut disiapkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
Pemerintah daerah juga dilaporkan menyediakan 491 rumah oksigen di berbagai wilayah. Fasilitas ini disiapkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan terkait gangguan pernapasan akibat paparan asap.
Kemenkes turut mencatat ketersediaan 18.547 dokter umum dan tenaga dokter spesialis, termasuk dokter spesialis mata, paru, telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), serta dermatologi dan venereologi.
Ketersediaan tenaga medis dan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan dampak kesehatan. Namun, masyarakat tetap membutuhkan informasi yang jelas mengenai fasilitas yang dapat diakses, terutama ketika kondisi udara memburuk dan jumlah warga yang mengalami keluhan meningkat.
Pemantauan kualitas udara juga menjadi langkah penting. Data Kementerian Kesehatan pada 22 Oktober 2026 menunjukkan sejumlah daerah masuk kategori hitam atau berbahaya, dengan nilai PM2.5 di atas 300.
Partikel PM2.5 dapat masuk jauh ke saluran pernapasan. Paparannya berpotensi menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernapasan, sekaligus memperburuk kondisi orang yang telah memiliki penyakit paru-paru.
Masyarakat diimbau memantau kualitas udara melalui ISPUnet yang terintegrasi dengan aplikasi SATUSEHAT. Ketika kualitas udara memburuk, warga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan membatasi masuknya asap ke dalam rumah.
Gejala seperti sesak napas atau batuk yang semakin parah perlu segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Anak-anak, balita, dan lansia perlu mendapat perhatian khusus karena lebih rentan mengalami dampak kesehatan akibat paparan asap.
Dalam konteks Samarinda, kesiapan layanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat perlu menjadi perhatian apabila wilayah kota terdampak penurunan kualitas udara akibat karhutla. Koordinasi pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan petugas di lapangan dapat membantu warga mengetahui langkah pencegahan serta akses pertolongan.
Penanganan dampak karhutla dengan demikian membutuhkan dua pendekatan yang berjalan bersamaan, yakni mengurangi paparan asap dan memastikan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dapat memperoleh pelayanan secara tepat. (*/adv/rif/kaltimnews.co)