KALTIMNEWS.CO – Bertambahnya operator transportasi dapat memperluas pilihan masyarakat, tetapi tanpa aturan operasional yang jelas, persaingan di lapangan berpotensi menimbulkan persoalan. DPRD Samarinda meminta pemerintah kota menyiapkan pengaturan sebelum taksi berargo dari Grup Blue Bird beroperasi di daerah tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai pemerintah perlu memperhitungkan keberadaan angkot dan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi yang telah lebih dahulu melayani masyarakat.
Menurut dia, pelaku transportasi lokal masih menghadapi tekanan berupa biaya operasional yang tinggi, penurunan jumlah penumpang, dan kondisi kendaraan yang sebagian sudah berusia tua. Penambahan operator tanpa pengaturan yang terukur dikhawatirkan memperbesar tekanan persaingan.
“Pemerintah harus peka terhadap kondisi di lapangan. Jangan sampai terjadi benturan antarpengemudi hanya karena berebut penumpang,” tegas Viktor.
Titik Jemput dan Wilayah Pelayanan Perlu Diatur
Viktor mendorong Pemkot Samarinda mengkaji sejumlah aspek operasional transportasi, termasuk titik penjemputan, lokasi mangkal, wilayah pelayanan, dan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, aturan yang jelas dibutuhkan agar setiap operator memahami ketentuan operasional dan persaingan tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.
Penataan tersebut juga perlu mempertimbangkan karakteristik layanan masing-masing jenis angkutan. Pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang menjaga ketertiban tanpa menghambat peningkatan kualitas layanan kepada penumpang.
Viktor menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap investasi baru di sektor transportasi. Namun, ia meminta pemerintah tetap memperhatikan pengusaha dan pengemudi lokal yang selama ini telah beroperasi di Samarinda.
“Pada prinsipnya, kami terbuka terhadap investasi. Namun, pemerintah harus tetap mengutamakan pengusaha dan kendaraan lokal yang sudah berjuang selama ini,” ujarnya.
Pembenahan Angkutan Lokal Tetap Dibutuhkan
Selain regulasi, Viktor menilai angkutan lokal perlu memperoleh dukungan untuk meningkatkan daya saing. Peremajaan armada, penataan rute, dan perbaikan manajemen operasional menjadi sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan.
Ia mencontohkan penataan angkot di Kota Bogor sebagai referensi yang dapat dipelajari oleh Pemkot Samarinda.
“Di Bogor, angkot tidak langsung dihilangkan, tetapi dibenahi melalui peremajaan armada dan pengaturan sistem operasional. Pola seperti ini perlu menjadi perhatian Pemkot Samarinda,” jelasnya.
Viktor berharap pemerintah menyusun kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penambahan operator, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha angkutan lokal.
Dengan aturan yang terukur dan pembenahan layanan, persaingan transportasi di Samarinda diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, memberikan pilihan kepada masyarakat, dan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi lokal. (*/adv/rif/kaltimnews.co)