KALTIMNEWS.CO – Membayar parkir belum tentu membuat masyarakat merasa aman meninggalkan kendaraannya. Persoalan kehilangan helm di sejumlah area parkir menjadi perhatian DPRD Samarinda di tengah rencana pemerintah kota membenahi sistem perparkiran melalui pembayaran digital dan skema berlangganan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pemerintah memastikan peningkatan sistem pembayaran berjalan beriringan dengan perbaikan keamanan. Menurut dia, masyarakat yang membayar retribusi parkir semestinya memperoleh pelayanan yang layak, termasuk kepastian perlindungan terhadap kendaraan dan barang milik mereka.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemasangan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di lokasi parkir yang menjadi objek penarikan retribusi.
“CCTV bisa jadi sarana pendukung, karena pelanggan harus mendapatkan kepastian perlindungan atas kendaraan mereka,” ujar Deni.
Keberadaan kamera pengawas dinilai dapat membantu memantau aktivitas di area parkir sekaligus mendukung penelusuran apabila terjadi kehilangan. Namun, efektivitasnya tetap membutuhkan pengelolaan dan pengawasan yang memadai.
Parkir Berbayar Harus Diikuti Pelayanan
Deni menilai persoalan kehilangan helm tidak boleh diabaikan ketika pemerintah mulai menerapkan sistem parkir baru. Perubahan mekanisme pembayaran perlu dibarengi peningkatan kualitas pelayanan agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
“Artinya, mereka membayar parkir itu kan sama dengan mereka membayar fasilitas, otomatis mereka juga mesti mendapatkan kepastian keamanan,” imbuhnya.
Menurut dia, keamanan menjadi salah satu aspek yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perparkiran. Sistem yang lebih modern tidak akan cukup apabila persoalan mendasar di lapangan masih belum tertangani.
Deni juga mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan fasilitas dan mekanisme pengawasan sebelum parkir digital maupun berlangganan diberlakukan.
“Kita sering mengeluhkan kehilangan helm. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi ketika pelayanan parkir berlangganan sudah dijalankan,” tuturnya.
Selain meningkatkan keamanan, Pemkot Samarinda perlu memastikan lokasi parkir yang dikelola memiliki pengaturan yang jelas. Masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai mekanisme pengaduan apabila mengalami kehilangan atau persoalan pelayanan.
DPRD berharap pembenahan perparkiran tidak hanya berorientasi pada kemudahan transaksi dan pendapatan daerah. Keamanan serta kualitas pelayanan perlu menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. (*/adv/rif/kaltimnews.co)