KALTIMNEWS.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan membutuhkan penanganan yang terkoordinasi, terutama ketika titik kebakaran muncul di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan. Kondisi tersebut menuntut kesiapan pemerintah daerah sekaligus dukungan pemerintah pusat agar upaya pemadaman dan penanganan dampak dapat berjalan lebih efektif.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menjadi narasumber dalam sorotan mengenai dampak karhutla terhadap lingkungan dan masyarakat. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan luas lahan yang terbakar, tetapi juga menyangkut keselamatan petugas, relawan, dan warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran.
Dalam penanganan kebakaran berskala luas, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting. Pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, relawan, serta pemerintah pusat perlu menyelaraskan langkah sesuai kebutuhan di lapangan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memiliki peran dalam mendukung penanganan bencana sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah terdampak.
Penanganan Tidak Cukup Mengandalkan Daerah
Di Samarinda, upaya pemadaman melibatkan berbagai unsur, termasuk petugas BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta relawan. Dukungan dari tingkat pusat dapat menjadi faktor penting ketika kemampuan daerah menghadapi keterbatasan dalam menangani kebakaran yang meluas.
Karhutla yang terjadi secara bersamaan di beberapa titik berpotensi meningkatkan kebutuhan personel, peralatan pemadaman, logistik, dan dukungan teknis. Karena itu, penanganan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko serta kondisi aktual setiap wilayah.
Koordinasi lintas daerah juga diperlukan karena dampak kebakaran tidak selalu berhenti pada batas administratif. Asap, kerusakan ekosistem, dan ancaman terhadap satwa dapat memengaruhi kawasan yang lebih luas.
Status Bencana Perlu Berdasarkan Kajian Risiko
Penetapan status bencana harus mempertimbangkan skala kejadian, dampak terhadap masyarakat, kemampuan penanganan pemerintah daerah, serta ketentuan yang berlaku. Apabila kapasitas daerah tidak memadai, dukungan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memperkuat respons bencana.
Selain pemadaman, langkah penanganan perlu mencakup perlindungan warga, pemantauan kualitas udara, kesiapan layanan kesehatan, dan pencegahan munculnya titik api baru.
Penanganan karhutla secara terpadu diharapkan dapat mengurangi risiko korban, membatasi kerusakan lingkungan, serta mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak. (*/adv/rif/kaltimnews.co)