KALTIMNEWS.CO – Perubahan standar kenaikan kelas dinilai perlu berjalan seiring dengan pembenahan kualitas pengajaran di sekolah. DPRD Kota Samarinda mengingatkan bahwa peningkatan tuntutan akademik terhadap siswa harus disertai upaya memperkuat kemampuan tenaga pendidik.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menyoroti persoalan ketersediaan dan kompetensi guru dalam menghadapi wacana penerapan kembali sistem tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027.
“Di Samarinda sendiri, kita masih kekurangan guru dan kompetensinya masih kurang,” ujar Novan.
Menurut dia, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan lebih dari sekadar perubahan kurikulum dan aturan penilaian. Kemampuan guru dalam menyampaikan materi, membimbing siswa, serta membantu mengatasi kesulitan belajar juga perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Novan menilai, rencana pengetatan standar kenaikan kelas perlu didahului kajian yang mempertimbangkan kondisi sekolah. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang disiapkan sesuai dengan kesiapan tenaga pendidik dan kebutuhan peserta didik.
“Harapannya ini dikaji dahulu supaya pelaksanaannya benar-benar siap,” katanya.
Ia mendorong agar program peningkatan kapasitas guru menjadi bagian dari pembenahan sistem pendidikan. Dengan kemampuan pengajar yang terus ditingkatkan, proses pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang ditargetkan.
“Perlu kajian mendalam agar memberikan manfaat nyata untuk peserta didik,” tegas Novan.
Wacana pengembalian sistem tidak naik kelas sebelumnya didorong oleh keinginan meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan, serta daya saing siswa. Namun, kebijakan tersebut belum dapat dipandang sebagai keputusan final karena masih membutuhkan kajian akademis dan masukan dari para ahli.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mempertimbangkan kesiapan fasilitas sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, serta keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran.
Berbagai pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan standar penilaian memerlukan persiapan yang mencakup banyak aspek. Di tingkat daerah, pembenahan kompetensi guru dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
DPRD Samarinda berharap setiap perubahan kebijakan pendidikan disusun dengan perencanaan matang sehingga tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dapat tercapai tanpa mengabaikan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. (*/adv/rif/kaltimnews.co)