KALTIMNEWS.CO – Rencana penerapan kembali sistem tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027 memunculkan perhatian terhadap kesiapan sekolah di Samarinda. DPRD menilai, pengetatan penilaian siswa perlu dibarengi ketersediaan tenaga pendidik dan peningkatan kompetensi guru agar kebijakan tersebut tidak membebani proses belajar mengajar.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan persoalan tenaga pendidik masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
“Di Samarinda sendiri, kita masih kekurangan guru dan kompetensinya masih kurang,” ujar Novan.
Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya mengubah sistem penilaian atau menerapkan standar kenaikan kelas yang lebih ketat. Pemerintah juga harus memastikan siswa memperoleh pembelajaran yang memadai dari tenaga pendidik yang kompeten.
Ketersediaan guru menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan sebelum kebijakan baru diterapkan. Jika tuntutan terhadap hasil belajar siswa meningkat, kesiapan sekolah dalam memberikan pendampingan akademik juga perlu diperkuat.
Novan meminta pemerintah mengkaji rencana tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi sekolah dan kemampuan tenaga pendidik. Kajian diperlukan agar kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
“Harapannya ini dikaji dahulu supaya pelaksanaannya benar-benar siap,” katanya.
Komisi IV DPRD Samarinda juga mendorong peningkatan kapasitas guru sebagai bagian dari persiapan kebijakan. Menurut Novan, standar penilaian siswa harus berjalan seimbang dengan kualitas pengajaran yang diberikan di ruang kelas.
“Perlu kajian mendalam agar memberikan manfaat nyata untuk peserta didik,” tegasnya.
Sementara itu, wacana pengembalian sistem tidak naik kelas berangkat dari dorongan untuk meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan, dan daya saing siswa. Namun, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan dan kajian akademis sebelum ditetapkan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mempertimbangkan masukan para ahli serta kesiapan fasilitas sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua.
Bagi DPRD Samarinda, kesiapan guru menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar perubahan kebijakan penilaian benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan. (*/adv/rif/kaltimnews.co)