KALTIMNEWS.CO – Wacana mengembalikan sistem tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027 tidak hanya menyangkut perubahan mekanisme penilaian. Kesiapan sekolah dalam mendampingi siswa yang belum memenuhi standar pembelajaran juga menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, meminta rencana tersebut dikaji secara mendalam sebelum diterapkan. Ia menilai, kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa belajar siswa harus mempertimbangkan kondisi nyata di sekolah.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik. Menurut Novan, Samarinda masih menghadapi kekurangan guru, sementara peningkatan kemampuan pengajar juga diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.
“Di Samarinda sendiri, kita masih kekurangan guru dan kompetensinya masih kurang,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting ketika pemerintah merencanakan standar penilaian yang lebih ketat. Siswa tidak hanya membutuhkan target akademik yang jelas, tetapi juga proses pembelajaran yang memadai agar memiliki kesempatan mencapai target tersebut.
Novan mengingatkan bahwa perubahan aturan penilaian harus disiapkan secara menyeluruh. Sekolah perlu didukung tenaga pengajar yang memadai agar dapat membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar.
“Harapannya ini dikaji dahulu supaya pelaksanaannya benar-benar siap,” katanya.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas guru sebagai bagian dari upaya memperbaiki mutu pendidikan. Menurutnya, kebijakan baru harus memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, bukan sekadar mengubah ketentuan kenaikan kelas.
“Perlu kajian mendalam agar memberikan manfaat nyata untuk peserta didik,” tegasnya.
Wacana pengembalian sistem tidak naik kelas sendiri diarahkan untuk meningkatkan motivasi belajar, kedisiplinan, dan daya saing siswa. Meski demikian, rencana tersebut masih memerlukan kajian akademis serta masukan dari berbagai pihak sebelum menjadi kebijakan resmi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah turut mempertimbangkan kesiapan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, serta keterlibatan orang tua.
Dengan berbagai aspek tersebut, pembahasan kebijakan perlu menempatkan kebutuhan belajar siswa sebagai salah satu pertimbangan utama, termasuk memastikan sekolah memiliki kemampuan untuk mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan akademik. (*/adv/rif/kaltimnews.co)