KALTIMNEWS.CO – Kendaraan berat yang parkir di bahu jalan menambah persoalan lalu lintas di Jalan Ir Sutami, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Di tengah kondisi badan jalan yang berlubang dan bergelombang, keberadaan truk tronton dan kontainer turut mempersempit ruang bagi kendaraan lain yang melintas.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Samarinda. Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menilai penanganan kawasan itu perlu mencakup pengaturan lalu lintas sekaligus evaluasi aktivitas pergudangan yang menjadi salah satu tujuan operasional kendaraan besar.
Kendaraan berat tidak hanya membutuhkan akses jalan yang memadai untuk dilalui, tetapi juga pengaturan aktivitas berhenti dan parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Jika persoalan parkir di bahu jalan tidak ditangani, ruang gerak pengguna jalan dapat semakin terbatas. Situasi ini menjadi perhatian karena kondisi permukaan jalan di kawasan tersebut juga membutuhkan pembenahan.
Lok Bahu Ikut Menjadi Perhatian
Sorotan DPRD tidak terbatas pada Jalan Ir Sutami. Kawasan Lok Bahu, yang menjadi jalur penghubung menuju Jongkang dan Tenggarong, juga dinilai membutuhkan perhatian karena ruas jalannya relatif sempit dan masih dilalui truk tronton serta kontainer.
Kondisi tersebut mendorong perlunya evaluasi terhadap pengaturan kendaraan berat, termasuk kesesuaian rute dan kapasitas jalan dengan jenis kendaraan yang melintas.
Deni juga menilai persoalan kerusakan jalan perlu dilihat dari hubungan antara aktivitas pergudangan dan kemampuan infrastruktur.
“Kalau masih menjadi kawasan pergudangan di sana, sedangkan kekuatan badan jalannya tidak sesuai, pasti akan menimbulkan kerusakan lagi,” kata Deni.
Artinya, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan jalan atau penertiban kendaraan. Pemerintah juga perlu menilai apakah kegiatan pergudangan berlangsung di lokasi yang didukung infrastruktur sesuai kebutuhan operasional.
DPRD Siapkan Pembahasan Lintas Instansi
Komisi III DPRD Samarinda berencana melibatkan Dinas Perhubungan, kepolisian melalui bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembahasan persoalan kendaraan berat.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperjelas langkah penanganan, mulai dari pengaturan lalu lintas dan parkir kendaraan berat hingga evaluasi kondisi jalan.
Di sisi lain, DPRD juga mengusulkan agar persoalan kawasan pergudangan dibahas dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Pemindahan kawasan menjadi salah satu opsi yang disampaikan untuk mengurangi beban kendaraan industri pada ruas jalan yang dinilai tidak sesuai.
“Kita juga akan mengusulkan perubahannya di dalam RTRW. Mudah-mudahan kawasannya yang bisa diganti atau dipindahkan,” ujar Deni.
Usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. DPRD berharap penanganan kendaraan berat dapat dilakukan secara terpadu sehingga kelancaran lalu lintas, kondisi infrastruktur, dan kebutuhan kegiatan industri dapat dipertimbangkan secara bersamaan. (*/adv/rif/kaltimnews.co)