KALTIMNEWS.CO – Kesempatan mencari penghasilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu berjalan beriringan dengan hak masyarakat menikmati ruang publik. DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota menyiapkan pengaturan yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang terbuka dapat menjadi peluang ekonomi bagi pedagang. Namun, kehadiran pelaku usaha tetap perlu dikelola agar tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi fasilitas umum.
“Ketika ada kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, tentu pedagang UMKM juga akan datang. Karena itu, perlu ada pengaturan dari dinas terkait agar aktivitas tersebut tetap tertib,” ujar Helmi.
Bagi pelaku UMKM, kawasan ramai dapat menjadi tempat strategis untuk menjangkau konsumen. Meski demikian, pemanfaatan ruang publik tanpa pengaturan yang memadai berpotensi memicu persoalan, mulai dari terganggunya akses warga hingga berkurangnya kenyamanan pengguna fasilitas umum.
Helmi menilai pemerintah kota melalui dinas terkait perlu menyusun pengelolaan yang jelas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk aktivitas perdagangan sekaligus memastikan penempatan pedagang tidak mengganggu kepentingan masyarakat.
Penataan Harus Memberi Kepastian bagi Pedagang
Helmi menegaskan bahwa penataan tidak semestinya dipahami sebagai upaya menghambat masyarakat untuk berusaha. Pemerintah perlu memastikan kegiatan ekonomi tetap dapat berlangsung dengan memperhatikan fungsi utama ruang publik.
Kepastian mengenai lokasi berjualan dan aturan pemanfaatan fasilitas umum menjadi bagian penting dalam pengelolaan tersebut. Tanpa pengaturan yang jelas, pedagang berpotensi menghadapi ketidakpastian, sedangkan masyarakat dapat terganggu ketika menggunakan kawasan publik.
“Dinas terkait harus bisa mengatur dan mengawasi keberadaan UMKM di kawasan publik. Harapannya, kegiatan ekonomi tetap berjalan, sementara masyarakat juga merasa nyaman saat menggunakan fasilitas yang tersedia,” tegasnya.
Ia juga mendorong pengawasan dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul keluhan. Pemerintah perlu memastikan ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan di lapangan.
DPRD Samarinda berharap kebijakan penataan UMKM mempertimbangkan kebutuhan pedagang, kenyamanan warga, serta ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, ruang publik dapat tetap berfungsi untuk kepentingan bersama sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. (*/adv/rif/kaltimnews.co)