KALTIMNEWS.CO – Pembangunan Kota Samarinda tidak cukup diukur dari pertumbuhan infrastruktur dan bertambahnya fasilitas publik. Pemenuhan hak warga lokal serta penghormatan terhadap identitas budaya juga menjadi bagian dari ukuran keadilan pembangunan.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai aspirasi mengenai hak masyarakat lokal patut menjadi perhatian pemerintah daerah. Persoalan tersebut berkaitan dengan harapan warga agar keberadaan dan hak mereka mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan.
“Kalau kita bicara isu yang mereka sampaikan itu, salah satunya dari ketidakpuasan terhadap rasa keadilan. Memang dirasakan belum adanya rasa keadilan kepada warga lokal, yang sewajarnya mereka dapatkan hak-haknya,” ujar Ronal.
Menurut Ronal, keadilan bagi masyarakat lokal tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik. Pengakuan terhadap kebudayaan dan penghormatan terhadap hak masyarakat asli juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
“Rasa keadilan mungkin lewat pemaknaan kita menghargai kebudayaannya, kita menghargai hak-hak mereka sebagai orang asli, pribumi lokal. Mungkin saya lihat wajar dan pantas untuk disuarakan,” katanya.
Aspirasi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah memiliki dimensi sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan ekonomi dan infrastruktur. Masyarakat setempat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan kebutuhan serta kepentingannya dalam proses pembangunan.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh warga. Penghormatan terhadap masyarakat lokal dapat berjalan beriringan dengan prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan pelayanan publik yang inklusif.
Ronal menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh membuat masyarakat setempat merasa kehilangan tempat di daerahnya sendiri.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hak-hak warga lokal juga kita harus perhatikan,” tegasnya.
Ia berharap penghormatan terhadap hak masyarakat lokal dan pemerataan manfaat pembangunan terus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Kota Samarinda. (*/adv/rif/kaltimnews.co)