KALTIMNEWS.CO – Keluhan warga terkait sulitnya akses masuk ke sekolah negeri kembali mencuat di Samarinda. Bukan sekadar persoalan penerimaan peserta didik, masalah ini dinilai menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan yang dirasakan masyarakat di sejumlah kawasan.
Hal itu mengemuka dalam agenda reses Ketua Fraksi Golkar DPRD Samarinda, Andi Saharuddin, di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang.
Di hadapan sekitar 100 warga yang hadir, sejumlah orang tua menyampaikan kegelisahan mereka karena anak-anaknya kesulitan memperoleh kursi di SMA negeri. Kondisi tersebut dinilai menjadi beban tersendiri bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta.
Ketua RT 010 Kelurahan Baqa mengungkapkan persoalan tersebut hampir selalu muncul setiap tahun ajaran baru. Menurutnya, banyak keluarga merasa peluang anak mereka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri semakin terbatas.
“Yang kami khawatirkan bukan hanya soal diterima atau tidak, tetapi bagaimana anak-anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama,” ujarnya dalam forum reses.
Warga menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan daya tampung sekolah negeri yang tersedia. Akibatnya, sebagian siswa harus mencari alternatif sekolah yang lokasinya lebih jauh atau memilih sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Saharuddin menilai pemerintah perlu melihat persoalan pendidikan secara lebih luas, tidak hanya dari sisi mekanisme penerimaan siswa, tetapi juga pemerataan akses pendidikan.
Menurutnya, meningkatnya jumlah lulusan SMP setiap tahun harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai agar seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan sekolah.
“Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jika daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah calon siswa, maka persoalan seperti ini akan terus berulang,” katanya.
Andi menegaskan DPRD akan mendorong evaluasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan akses pendidikan, termasuk ketersediaan sekolah, kapasitas ruang belajar, hingga pemerataan layanan pendidikan di setiap wilayah.
Ia menilai aspirasi warga Baqa menjadi gambaran bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan secara merata.
“Masukan masyarakat ini akan kami teruskan kepada pihak terkait. Yang terpenting adalah bagaimana solusi yang diambil nantinya benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
Melalui reses tersebut, persoalan pendidikan kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga berharap pemerintah tidak hanya fokus pada proses penerimaan siswa setiap tahun, tetapi juga memperkuat kapasitas sekolah negeri agar mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang terus meningkat. (rif/redaksikaltimnews)