KALTIMNEWS.CO – Penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda menjadi perhatian serius menjelang penyusunan program pembangunan tahun 2027. Setelah sempat mencapai sekitar Rp5,8 triliun pada 2025, kemampuan fiskal daerah kini hanya berada di kisaran Rp3,5 triliun setelah terjadi penyesuaian anggaran dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan berbagai program pembangunan yang selama ini menjadi andalan Pemerintah Kota Samarinda. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat berpotensi menghadapi tantangan apabila ruang fiskal daerah terus mengalami penyusutan.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengakui pihaknya masih menunggu dokumen resmi rancangan APBD 2027 dari pemerintah kota. Namun, ia tidak menampik bahwa kondisi fiskal saat ini menjadi salah satu faktor yang akan memengaruhi arah kebijakan pembangunan tahun depan.
Menurut Helmi, pembahasan anggaran baru dapat dilakukan setelah pemerintah kota menyampaikan dokumen resmi kepada DPRD. Meski demikian, legislatif akan mencermati secara serius dampak penurunan pendapatan daerah terhadap program-program prioritas yang telah direncanakan sebelumnya.
Penurunan APBD yang terjadi pada 2026 menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kebijakan efisiensi anggaran nasional serta berkurangnya dana transfer pusat membuat daerah harus menyesuaikan kembali skala prioritas pembangunan.
Situasi tersebut tidak hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga dirasakan sejumlah daerah lain yang selama ini masih mengandalkan dana transfer sebagai penopang utama APBD. Ketika transfer mengalami penyesuaian, kemampuan daerah untuk menjalankan program pembangunan ikut terdampak.
Pengamat kebijakan publik menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan yang terlalu besar terhadap transfer pusat dinilai membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan nasional.
Di sisi lain, masyarakat berharap penyesuaian anggaran tidak berdampak langsung pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
DPRD Samarinda memastikan akan mengawal proses pembahasan APBD 2027 secara ketat agar keterbatasan fiskal tidak menghambat target pembangunan yang telah dirancang pemerintah kota. (*/adv/rif/kaltimnews.co)