KALTIMNEWS.CO – Di balik pesatnya transformasi layanan parkir digital di Kota Samarinda, muncul kekhawatiran terhadap nasib para juru parkir yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar modernisasi sistem parkir tidak justru menciptakan kelompok masyarakat yang tertinggal akibat rendahnya kemampuan mengoperasikan teknologi.
Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa digitalisasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menurutnya, banyak juru parkir yang telah lama bekerja di lapangan namun belum terbiasa menggunakan aplikasi digital maupun sistem pembayaran elektronik.
"Kita tidak ingin ada juru parkir yang kehilangan kesempatan bekerja hanya karena mereka belum memahami teknologi yang diterapkan," katanya.
Celni menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh juru parkir resmi memperoleh pelatihan sebelum sistem digital diterapkan secara penuh.
Ia menegaskan bahwa transformasi digital seharusnya menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.
Di sejumlah daerah, perubahan sistem pelayanan berbasis teknologi kerap menimbulkan tantangan adaptasi bagi pekerja sektor informal. Kondisi serupa berpotensi terjadi di Samarinda apabila proses pendampingan dan pelatihan tidak dilakukan sejak dini.
Karena itu, DPRD meminta agar juru parkir yang telah terdaftar mendapatkan prioritas dalam program peningkatan kompetensi.
Selain menjaga keberlangsungan pekerjaan mereka, langkah tersebut juga diyakini akan membantu menciptakan layanan parkir yang lebih profesional dan ramah pengguna.
Celni berharap modernisasi perparkiran di Samarinda dapat menjadi contoh transformasi yang inklusif, di mana kemajuan teknologi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Teknologi harus menjadi alat untuk membantu masyarakat berkembang, bukan membuat mereka tersingkir dari pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghidupan," pungkasnya. (*/adv/rif/kaltimnews.co)