KALTIMNEWS.CO - Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara di Samarinda kini tak lagi sekadar soal fleksibilitas. DPRD mulai menggeser fokus pada satu hal yang lebih sensitif: apakah kinerja benar-benar tetap terjaga, atau justru ikut mengendur.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyampaikan peringatan terbuka. WFH, kata dia, bukan ruang abu-abu yang bisa dimaknai sebagai kelonggaran bekerja.
“Bekerja dari rumah bukan berarti bebas dari standar kerja,” ujarnya.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. DPRD menemukan adanya ketimpangan antara angka kepatuhan dan kualitas pelaporan kerja. Meski tingkat kepatuhan ASN disebut mencapai 93,8 persen, data di lapangan justru menunjukkan cerita yang belum sepenuhnya sinkron.
Sistem pelaporan digital yang seharusnya menjadi alat kontrol utama belum berjalan optimal. Sejumlah OPD tercatat minim aktivitas, bahkan ada yang nihil laporan. Kondisi ini membuka pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan benar-benar dilakukan, atau hanya tercatat sebagai hadir?
Beberapa instansi seperti Dinas Perikanan, DP2PA, hingga Sekretariat DPRD menjadi titik perhatian. DPRD tak menutup kemungkinan adanya persoalan disiplin, di samping kendala teknis yang selama ini menjadi alasan.
Ronal memastikan akan melakukan pengecekan langsung, termasuk meminta penjelasan dari pihak internal yang bertanggung jawab terhadap sistem pelaporan.
Di sisi lain, batasan WFH sebenarnya sudah jelas. Kebijakan ini hanya berlaku bagi OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Artinya, tidak ada ruang bagi terganggunya layanan masyarakat.
Namun, bagi DPRD, tantangan terbesar bukan pada aturan, melainkan implementasi.
Parameter keberhasilan WFH, menurut Ronal, bukan sekadar absensi atau kehadiran virtual. Ukurannya ada pada responsivitas. ASN harus tetap siaga, cepat merespons, dan bekerja dengan ritme yang sama seperti di kantor.
“Kalau respons lambat, itu sudah jadi masalah,” katanya.
DPRD kini mendorong evaluasi menyeluruh. Sistem pelaporan digital akan menjadi pintu masuk untuk menilai apakah WFH benar-benar efektif, atau justru membuka celah penurunan kinerja yang tak terlihat.
Di tengah fleksibilitas yang ditawarkan, satu hal yang mulai diuji adalah disiplin. Dan bagi DPRD, itu bukan hal yang bisa ditawar. (rif/kaltimnews.co)