KALTIMNEWS.CO, — Beberapa hari terakhir, suasana di ruang publik Kalimantan Timur terasa lebih riuh dari biasanya. Kritik datang bertubi-tubi. Isunya satu: renovasi rumah jabatan gubernur.
Di tengah arus itu, Rudi Mas'ud akhirnya bicara. Tidak defensif. Tidak pula menghindar.
Ia mengaku mengikuti dengan saksama berbagai masukan, perhatian, hingga kegelisahan masyarakat. Baginya, kritik keras bukan ancaman, melainkan tanda kepedulian.
“Wajar jika muncul pertanyaan,” ujarnya.
Namun, refleksi itu tidak berhenti di pengakuan. Ia mengaku merenung. Ada hal-hal yang, menurutnya, memang perlu diperbaikibaik dalam sikap maupun cara berkomunikasi.
Dari situ, permintaan maaf disampaikan.
“Dari lubuk hati, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi.”
Sorotan publik memang tidak datang tanpa sebab. Informasi mengenai rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar memicu perdebatan. Apalagi ketika sejumlah item seperti kursi pijat dan akuarium air laut ikut mencuat ke permukaan.
Bagi sebagian masyarakat, itu terasa kontras dengan kebutuhan dasar yang masih harus dibenahi.
Rudi tidak menepis hal itu. Ia bahkan mengakui, perencanaan anggaran tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat. Namun, ia menegaskan, tanggung jawab tetap berada di tangannya.
“Ini adalah tanggung jawab saya,” katanya.
Dari situ, langkah konkret mulai disusun. Ia menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya untuk item renovasi yang dianggap tidak relevan dengan fungsi kedinasan termasuk kursi pijat dan akuarium.
Seluruh paket renovasi, lanjutnya, akan dievaluasi ulang. Audit terbuka juga akan dilakukan, memberi ruang bagi publik untuk ikut mengawasi.
Tak hanya itu, ia menjanjikan penyesuaian dalam penggunaan anggaran fasilitas pimpinan agar lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Langkah lain yang disorot adalah soal struktur pemerintahan. Mulai esok, kata Rudi, keterlibatan keluarga dalam posisi yang berkaitan langsung dengan pemerintah provinsi akan ditiadakan.
Kebijakan itu termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
Ia juga berjanji membuka ruang transparansi yang lebih luas, agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diuji oleh publik.
Di bagian akhir, Rudi menyinggung polemik lain: pernyataannya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan nasional dan menimbulkan tafsir yang meluas.
Untuk itu, ia kembali meminta maaf.
“Saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.”
Pernyataan itu menutup satu fase polemik. Namun, seperti biasa dalam politik, publik menunggu fase berikutnya: pembuktian. (*/rif/kaltimnews.co)