KALTIMNEWS.CO — Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, kembali menyoroti sederet persoalan pelayanan publik usai menyerap aspirasi warga dalam agenda reses di kawasan Sungai Keledang. Mulai dari kondisi TPS yang dinilai tidak higienis, sambungan PDAM yang belum merata, kualitas air berlumpur, hingga layanan BPJS di rumah sakit yang dianggap mempersulit pasien darurat.
Menurut Harminsyah, salah satu keluhan paling serius datang dari warga RT 18 Sungai Keledang terkait kondisi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang dianggap belum memenuhi standar kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Warga, kata dia, menilai keberadaan TPS tersebut mulai mengganggu kenyamanan permukiman karena persoalan bau dan sanitasi yang belum maksimal.
“Warga meminta adanya penyemprotan sanitasi rutin dan terjadwal agar kesehatan masyarakat sekitar tetap terjaga. Ini penting karena menyangkut lingkungan tempat tinggal mereka,” ujar Harminsyah.
Tak hanya persoalan sampah, warga juga menyoroti layanan air bersih yang hingga kini belum sepenuhnya menjangkau seluruh kawasan permukiman di Sungai Keledang.
Harminsyah mengungkapkan masih ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan sambungan PDAM, termasuk kawasan RT 25 Jalan Reel dan sejumlah RT lainnya.
“Masih ada warga yang belum menikmati sambungan air bersih PDAM. Ini menjadi kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi,” katanya.
Ironisnya, warga yang sudah menikmati layanan PDAM pun masih mengeluhkan kualitas air yang dinilai belum layak.
Menurut Harminsyah, banyak warga mengaku menemukan endapan lumpur halus saat air ditampung di rumah masing-masing.
“Keluhan soal kualitas air ini cukup banyak disampaikan. Air masih meninggalkan endapan lumpur halus sehingga warga meminta ada perbaikan kualitas layanan,” jelasnya.
Di sektor kesehatan, persoalan layanan BPJS kembali menjadi sorotan tajam masyarakat.
Warga mengeluhkan pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS, khususnya saat berobat pada malam hari.
Harminsyah mengatakan ada laporan masyarakat yang diminta kembali mengurus rujukan ke fasilitas kesehatan awal meski dalam kondisi darurat.
“Warga menilai kondisi seperti ini seharusnya bisa langsung ditangani rumah sakit tanpa mempersulit pasien, apalagi ketika situasinya darurat dan terjadi malam hari,” tegasnya.
Ia menilai pelayanan kesehatan tidak boleh menyulitkan masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan cepat.
Politisi Partai Gelora itu memastikan seluruh keluhan warga akan menjadi perhatian serius dan akan dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah maupun instansi terkait.
“Persoalan sampah, air bersih, hingga pelayanan kesehatan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan dorong agar ada evaluasi dan solusi nyata,” pungkasnya. (rif/kaltimnews.co)