KALTIMNEWS.CO – Kinerja pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Sejumlah catatan kritis muncul, mulai dari penempatan dana menganggur (idle cash) hingga utang pemerintah yang masih membayangi.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kebijakan penempatan dana idle cash dalam bentuk deposito di bank nasional perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Selama ini, dana tersebut ditempatkan di sejumlah bank nasional seperti Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara. Dari skema tersebut, pemerintah kota memperoleh pendapatan bunga sekitar Rp9 miliar.
Namun, menurut Iswandi, pendekatan tersebut belum tentu memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
“Kalau selisih bunga hanya sekitar Rp500 juta sampai Rp1 miliar, tapi bank daerah juga bisa memberikan kontribusi CSR, itu harus jadi pertimbangan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menekankan bahwa pengelolaan dana daerah tidak hanya soal keuntungan bunga, tetapi juga dampak strategis terhadap pembangunan daerah, termasuk kontribusi sosial dari lembaga keuangan.
Selain soal idle cash, DPRD juga menyoroti utang Pemerintah Kota Samarinda yang masih tersisa sekitar Rp400 miliar pada 2025. Pembayaran utang tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap mulai April 2026 dengan sistem klaster.
Menurut Iswandi, beban utang ini harus dikelola dengan perencanaan matang agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.
“Kita harus pastikan pembayaran utang tidak menghambat program pembangunan,” tegasnya.
DPRD pun mendorong adanya strategi keuangan yang lebih terintegrasi, sehingga setiap kebijakan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah ke depan. (*/adv/rif/kaltimnews.co)