KALTIMNEWS.CO – Tekanan terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Varia Niaga kian menguat. Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda menemukan adanya ketimpangan serius dalam pola kerja sama pengelolaan aset daerah.
Ketua Pansus, Ahmad Sukamto, secara terang menyebut skema yang berjalan saat ini tidak berpihak pada kepentingan pemerintah daerah.
Sorotan itu disampaikan saat Pansus melakukan tinjauan lapangan di TPA Sambutan, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Varia Niaga yang hanya sekitar Rp500 juta sepanjang 2025 menjadi indikator kuat bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan.
“Di laporan LKPJ 2025, PAD yang disumbangkan hanya sekitar Rp500 juta. Itu sangat kecil,” ujarnya.
Yang lebih disorot, lanjut Sukamto, adalah skema kerja sama yang membuat pemerintah kota hanya memperoleh sekitar 10 persen dari hasil pengelolaan, padahal aset sepenuhnya milik daerah.
“Kalau lahannya milik pemerintah, dibangun pakai APBD, tapi kita cuma dapat 10 persen, itu enggak masuk akal,” tegasnya.
Pansus menilai pola berbasis fee tersebut sudah usang dan harus segera diubah. DPRD mendorong peralihan ke sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan.
Bahkan, opsi pembagian hingga 50:50 mulai didorong sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan yang terjadi.
“Ke depan harus diubah. Intinya harus menguntungkan daerah,” pungkasnya. (*/adv/rif/kaltimnews.co)