KALTIMNEWS.CO – Di tengah harapan besar publik, proyek terowongan strategis di Samarinda justru masih tertahan di tahap akhir. DPRD menyoroti belum dibukanya akses tersebut meski pembangunan fisik telah dinyatakan selesai.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mempertanyakan lambannya proses operasional terowongan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp500 miliar itu.
Padahal, hasil tinjauan lapangan menunjukkan tidak ada lagi kendala teknis yang menghambat penggunaan infrastruktur tersebut.
“Kami sudah cek, secara teknis tidak ada masalah. Tapi memang masih menunggu izin operasional,” ungkapnya saat peninjauan di Jalan Sultan Alimuddin, Senin (27/4/2026).
Menurut Rohim, keterlambatan ini membuat manfaat proyek besar tersebut belum bisa dirasakan masyarakat, khususnya dalam mengurai kemacetan di kawasan strategis.
Dari hasil konfirmasi di lapangan, diketahui bahwa proses perizinan masih berlangsung di tingkat pemerintah pusat dan menjadi satu-satunya penghambat operasional.
DPRD menilai, kondisi ini harus segera diselesaikan agar investasi besar yang telah digelontorkan tidak menjadi proyek yang “mengendap” tanpa manfaat.
“Kita akan dorong agar izin ini bisa segera keluar, supaya bisa langsung digunakan masyarakat,” tegasnya.
Terowongan yang dirancang untuk mengurai kemacetan di kawasan Gunung Manggah, Jalan Otto Iskandar Dinata, kini justru menjadi contoh bagaimana proyek infrastruktur bisa tersendat di tahap administratif.
Publik pun menunggu kejelasan: kapan terowongan ini benar-benar dibuka dan berfungsi sebagaimana direncanakan. (*/adv/rif/kaltimnews.co)