KALTIMNEWS.CO – Di balik pembangunan fisik sekolah, DPRD Samarinda melihat ada dampak yang lebih besar: terganggunya kualitas pembelajaran siswa.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menilai banyak sekolah yang belum siap digunakan secara optimal meski bangunannya telah selesai.
Kondisi ini membuat siswa dan tenaga pendidik harus beradaptasi dengan fasilitas yang belum lengkap.
“Jangan sampai siswa yang jadi korban karena fasilitas belum siap,” ujarnya.
Dalam pembahasan LKPj 2025, DPRD menemukan bahwa persoalan ini bukan hal baru. Ketidaksiapan sarana pendukung membuat proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal.
Menurut Novan, dampak dari kondisi ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kualitas pendidikan secara langsung.
Selain itu, DPRD juga menyoroti ketidakjelasan status lahan dan tata kelola sekolah yang berpotensi memicu persoalan administratif hingga hukum.
Meski pemerintah telah melakukan perbaikan fasilitas pendidikan, DPRD menilai upaya tersebut belum merata dan belum menyentuh akar masalah.
Karena itu, DPRD mendorong adanya evaluasi menyeluruh agar pembangunan pendidikan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga kesiapan operasional.
“Pendidikan ini soal masa depan. Tidak bisa setengah-setengah,” tegasnya.
DPRD berharap ke depan tidak ada lagi proyek pendidikan yang selesai di atas kertas, tetapi belum siap dimanfaatkan oleh siswa. (*/adv/rif/kaltimnews.co)