KALTIMNEWS.CO — Rapat 30 April dipastikan menjadi simpul penting dalam penentuan arah Musyawarah Wilayah (Muswil). Sejumlah agenda krusial akan dibahas, mulai dari jadwal, mekanisme kepesertaan, hingga syarat pencalonan ketua.
Namun, forum ini juga menyimpan potensi ketegangan.
Ketua KKBM, Jawad Sirajuddin, mengingatkan agar rapat tidak membuka kembali tahapan yang telah diputuskan Panitia Pemilihan (Panlih). Ia menilai langkah tersebut berisiko memperlebar ruang konflik di internal forum.
“Kalau semua dibuka lagi, perdebatan bisa melebar ke mana-mana,” kata Jawad.
Sejumlah pihak juga menyoroti kesiapan panitia. Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) dinilai masih membutuhkan dukungan, khususnya terkait fasilitas dan pendanaan, agar tahapan Muswil berjalan sesuai jadwal.
Di sisi lain, isu distribusi hak suara kembali mencuat. Jawad menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam menentukan porsi suara antarunsur.
Menurut dia, pilar dan Badan Otonom (Banom) tidak boleh dikesampingkan dalam skema pembagian suara.
“Kalau BPD punya suara, pilar dan Banom juga harus diperlakukan sama,” ujarnya.
Wacana penggunaan skema “tudang sipulung” ikut mengemuka. Opsi ini dinilai relevan jika jumlah calon terbatas. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kesepakatan forum.
Penentuan skema tersebut, kata Jawad, akan sangat ditentukan oleh hasil verifikasi Panlih terhadap jumlah calon yang mendaftar.
Rapat 30 April dijadwalkan dihadiri unsur SC, OC, Panlih, serta pengurus BPW. Forum ini menjadi arena penentu bagi sejumlah keputusan strategis yang akan memengaruhi jalannya Muswil.
Di tengah beragam kepentingan yang bertemu, rapat ini bukan hanya soal teknis. Ia juga menjadi ujian bagi kemampuan organisasi menjaga stabilitas internal di tengah dinamika yang berkembang. (rif/kaltimnews.co)