KALTIMNEWS.CO — Telepon para panitia Musyawarah Wilayah (Muswil) Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS) Kalimantan Timur mendadak sibuk dalam dua hari terakhir. Hotel telah disiapkan. Delegasi daerah mulai bergerak menuju Samarinda. Baliho kandidat sudah berdiri di sejumlah titik. Konsolidasi nyaris selesai.
Namun di tengah situasi yang hampir matang itu, surat dari Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS tiba-tiba turun.
Muswil resmi ditunda.
Surat bernomor 020/A.I/BPP-KKSS/V/2026 itu terbit hanya dua hari menjelang pelaksanaan agenda yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 31 Mei 2026.
Alasan resminya terdengar administratif: Ketua Umum BPP KKSS sedang menjalankan ibadah haji sehingga mandat resmi utusan pusat belum diterbitkan.
Tetapi di internal organisasi, keputusan itu justru memantik tanda tanya yang jauh lebih besar.
Benarkah semata karena persoalan mandat?
Ataukah ada pertarungan lain yang sedang berlangsung di balik layar?
Muswil yang Terlalu Panas
Bagi sebagian orang luar, KKSS mungkin hanya dipandang sebagai organisasi paguyuban warga Sulawesi Selatan. Namun di Kalimantan Timur, posisi KKSS jauh melampaui sekadar ruang silaturahmi.
Organisasi ini memiliki jejaring sosial, ekonomi hingga politik yang kuat. Banyak tokoh penting daerah lahir dari lingkaran besar KKSS. Tidak sedikit pula pengusaha, politisi hingga elite birokrasi yang memiliki irisan kepentingan di dalamnya.
Karena itu, perebutan kursi Ketua BPW KKSS Kaltim bukan sekadar kontestasi organisasi biasa.
“KKSS di Kaltim bukan wilayah kecil. Ada relasi kuasa, status quo, kepentingan sosial, ekonomi dan politik yang bermain,” kata M Arifin kepada KALTIMNEWS.CO.
Menurut Arifin, dinamika yang muncul menjelang Muswil menunjukkan adanya tarik menarik kepentingan yang cukup serius.
“Ada kemungkinan bargaining yang belum selesai atau ada skenario yang belum terwujud,” ujarnya.
Kandidat Mendadak Menghilang
Suhu politik Muswil KKSS sebenarnya sudah mulai terasa sejak beberapa bulan terakhir. Sejumlah nama sempat muncul sebagai kandidat kuat.
Namun menariknya, satu per satu nama mulai menghilang dari bursa pencalonan.
Beberapa memilih mundur. Sebagian lain perlahan tak lagi terdengar.
Di internal organisasi, fenomena itu memunculkan bisik-bisik tentang adanya tekanan politik dan kompromi elite.
“Dalam perebutan pengaruh, tekanan seperti itu sesuatu yang normal,” kata Arifin.
Meski tidak ada yang berbicara terbuka, sejumlah sumber internal menyebut dinamika Muswil kali ini memang jauh lebih kompleks dibanding periode sebelumnya.
Ada kelompok yang ingin mempertahankan pengaruh lama. Ada pula kekuatan baru yang mulai mencoba mengambil ruang.
Kontestasi menjadi sensitif karena berkaitan langsung dengan arah relasi sosial dan politik KKSS ke depan.
Surat yang Datang Terlambat
Yang membuat polemik semakin liar adalah momentum keluarnya surat penundaan.
Bukan sebulan sebelum acara.
Bukan dua pekan sebelumnya.
Tetapi tepat ketika seluruh persiapan disebut hampir selesai.
Panitia sudah bekerja. Undangan telah tersebar. Konsumsi, akomodasi hingga teknis pelaksanaan dikabarkan nyaris rampung.
Karena itu, banyak pihak menilai alasan administratif dalam surat BPP KKSS belum sepenuhnya menjawab kegelisahan internal organisasi.
Dalam surat tersebut, BPP KKSS menegaskan penundaan dilakukan karena utusan pusat belum mendapat mandat resmi dari Ketua Umum yang tengah berhaji.
Secara organisasi, alasan itu memang dapat dibenarkan karena AD/ART mensyaratkan kehadiran utusan resmi BPP KKSS dalam Muswil.
Namun bagi sebagian pihak, masalahnya bukan terletak pada legalitas semata.
Melainkan mengapa persoalan itu baru muncul dua hari sebelum kegiatan berlangsung.
“Kalau memang soal mandat, mestinya bisa diantisipasi sejak awal,” ujar salah satu sumber internal KKSS yang meminta namanya tidak disebutkan.
Jakarta Jadi Arena Baru
Di tengah polemik yang berkembang, sejumlah pengurus BPW KKSS Kaltim dikabarkan bergerak ke Jakarta untuk melakukan komunikasi langsung dengan pengurus pusat.
Langkah itu disebut sebagai upaya meluruskan situasi sekaligus memastikan Muswil tetap memiliki legitimasi organisasi.
Tetapi bagi sebagian pengamat, langkah tersebut justru menegaskan bahwa persoalan yang terjadi tidak sesederhana urusan administratif.
Ada ketegangan yang sedang dicoba diselesaikan di level elite.
“Ada kemungkinan ketersinggungan atau ketidakpuasan pihak tertentu yang belum selesai,” kata Arifin.
Organisasi atau Arena Politik?
Penundaan Muswil KKSS Kaltim membuka satu kenyataan lain: organisasi paguyuban tidak pernah benar-benar steril dari politik.
Semakin besar pengaruh sebuah organisasi, semakin besar pula kepentingan yang bermain di dalamnya.
Apalagi di Kalimantan Timur, posisi KKSS selama ini memiliki pengaruh sosial yang cukup dominan.
Karena itu, siapa yang memimpin organisasi bukan hanya soal jabatan simbolik.
Tetapi juga menyangkut jaringan, pengaruh dan arah kekuatan sosial ke depan.
“Politik itu tidak pernah mulus. Selalu ada celah dan kepentingan,” ujar Arifin.
Kini publik menunggu: apakah penundaan ini benar-benar sekadar soal administrasi mandat, atau justru tanda bahwa pertarungan sesungguhnya baru dimulai? (rif/kaltimnews.co)