KALTIMNEWS.CO — Belum ada palu sidang diketuk. Belum ada voting dilakukan. Tetapi suhu politik Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalimantan Timur sudah terasa sejak jauh hari.
Percakapan bergerak cepat dari warung kopi hingga grup-grup WhatsApp warga KKSS di berbagai daerah. Nama kandidat dipetakan. Dukungan dihitung. Loyalitas mulai diuji.
Di balik wajah organisasi paguyuban yang selama ini identik dengan persaudaraan, Muswil IX perlahan berubah menjadi arena perebutan arah masa depan KKSS Kaltim.
Dan semuanya bermula dari satu kegelisahan: ke mana organisasi ini akan dibawa setelah berakhirnya kepemimpinan dua periode H Alimuddin Latief?
TPM Lahir dari Keresahan Internal
Jauh sebelum tahapan pencalonan dibuka, sejumlah tokoh muda KKSS mulai bergerak.
Mereka membentuk Tim Pra Musyawarah Wilayah (TPM), sebuah tim yang lahir dari keresahan terhadap arah organisasi yang dinilai perlu diperbaiki.
Di bawah kepemimpinan Rusman Yaqub, TPM datang membawa gagasan besar: KKSS tidak cukup hanya menjadi rumah silaturahmi, tetapi juga harus menjadi organisasi yang profesional, produktif, dan memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat.
TPM lalu bergerak sunyi.
Mereka menggelar forum diskusi, mempertemukan akademisi, tokoh masyarakat, hingga sesepuh Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur. Dari ruang-ruang kecil itulah muncul pembicaraan tentang pembaruan organisasi.
“Tidak ada gunanya akomodatif kalau tidak produktif. KKSS harus profesional dalam tata kelola, meski berbasis kekerabatan,” ujar Rusman Yaqub.
TPM kemudian merumuskan lima agenda besar.
Mulai dari mendorong kepengurusan yang lebih produktif, memperkuat kontribusi KKSS terhadap pembangunan daerah, memperbaiki mekanisme pemilihan ketua agar tidak transaksional, menghidupkan sekretariat organisasi, hingga mengembalikan KKSS pada nilai budaya dan filosofi Sulawesi Selatan.
Tetapi satu sikap TPM yang paling menarik perhatian adalah keputusan menjaga netralitas.
Sebanyak 11 anggota TPM berikrar tidak berpihak kepada kandidat mana pun, bahkan tidak ikut maju dalam kontestasi Muswil.
Di tengah mulai munculnya manuver politik organisasi, TPM mencoba mengambil posisi sebagai penjaga moral forum.
“Ayolah berembuk. Yang terpilih jangan merasa paling hebat, yang tidak terpilih jangan merasa tersisih. Ini organisasi kekerabatan,” kata Rusman.
Ketika Poros Dukungan Mulai Bergerak
Namun dinamika organisasi ternyata berkembang lebih cepat dari perkiraan.
Keputusan H Alimuddin Latief tidak kembali maju setelah dua periode memimpin KKSS Kaltim justru membuka ruang kosong yang segera diperebutkan berbagai kekuatan internal.
Di situlah poros-poros dukungan mulai terbentuk.
Ridwan Tasa muncul membawa kekuatan struktural organisasi. Posisi sebagai Ketua Harian membuatnya dianggap dekat dengan mesin organisasi KKSS.
Di sisi lain, Andi Saharuddin tumbuh dari basis komunitas dan jaringan kedaerahan yang loyal.
H Muslimin disebut memiliki kekuatan dari jalur birokrasi dan organisasi.
Sementara Irwan Fecho hadir membawa jejaring nasional serta dukungan kelompok muda KKSS yang menginginkan pembaruan organisasi.
Secara formal, tidak ada istilah “faksi” di tubuh KKSS.
Tetapi menjelang Muswil IX, garis-garis dukungan mulai terlihat semakin nyata.
Ada kelompok yang ingin kesinambungan kepemimpinan.
Ada yang mendorong regenerasi.
Ada pula yang melihat momentum ini sebagai kesempatan reposisi organisasi agar lebih relevan menghadapi perubahan sosial di Kalimantan Timur.
Di balik silaturahmi dan senyum persaudaraan, komunikasi politik diam-diam bergerak dari satu daerah ke daerah lain.
Panliver Dibentuk, Kontestasi Resmi Dimulai
Ketika suhu organisasi mulai menghangat, Panitia Pemilihan dan Verifikasi (Panliver) resmi mulai bekerja.
Dipimpin Zulkifli Alkaf, Panliver menjadi pintu awal yang menentukan siapa saja yang benar-benar layak masuk gelanggang Muswil IX KKSS Kaltim.
Tahapan pengembalian formulir pencalonan kemudian menjadi momentum penting.
Hotel Puri Senyiur Samarinda mulai dipenuhi pertemuan-pertemuan kecil, komunikasi antarpendukung, hingga konsolidasi wilayah.
H Muhammad Nasir menjadi figur pertama yang resmi mengembalikan formulir pencalonan.
Ia datang bersama tim dan pendukung dengan membawa dukungan empat Badan Pengurus Daerah (BPD): Bontang, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur.
Nasir tidak hanya datang membawa dukungan.
Ia juga membawa narasi perubahan lewat sejumlah program besar: bantuan organisasi Rp500 juta per tahun, program mudik gratis, hingga rencana KKSS Cup Domino tingkat lokal dan nasional.
“Bismillah, saya datang bukan hanya untuk maju sebagai calon ketua, tetapi membawa semangat baru untuk memperkuat persaudaraan dan memajukan KKSS Kaltim,” ujar Nasir.
Tak lama berselang, Ridwan Tasa resmi menyerahkan berkas pencalonan.
Kedatangannya langsung menyita perhatian.
Ia disambut prosesi pengalungan sarung tenun oleh Ketua Kerukunan Keluarga Besar Makassar (KKBM) Kaltim, H Muhammad Jawad.
Dalam kultur organisasi seperti KKSS, simbol semacam itu bukan sekadar seremoni adat.
Ia dibaca sebagai pesan sosial sekaligus penanda adanya dukungan politik yang mulai mengeras.
Ridwan datang dengan kekuatan besar: enam dukungan BPD dari total 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Dukungan itu berasal dari Samarinda, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser, Balikpapan, dan Berau.
Jumlah tersebut menjadikan Ridwan sebagai kandidat dengan dukungan wilayah terbanyak pada tahap awal pencalonan.
Irwan dan Andi Memilih Mundur
Di tengah mulai mengerasnya kontestasi, dua nama yang sebelumnya disebut kuat justru memilih keluar dari arena.
Irwan Fecho dan Andi Saharuddin memutuskan tidak melanjutkan langkah menuju bursa pencalonan Ketua BPW KKSS Kaltim.
Padahal sebelumnya, keduanya dianggap memiliki basis dukungan yang cukup besar.
Irwan dikenal memiliki jejaring nasional dan komunikasi luas di berbagai BPD.
Sementara Andi Saharuddin kuat pada basis komunitas dan jaringan kedaerahan.
Keputusan mundur Irwan diumumkan timnya pada 21 Mei 2026.
“Bang Irwan tidak ingin kontestasi ini justru membuat hubungan kekeluargaan di KKSS menjadi renggang,” ujar Akbar Jaya, salah satu tim Irwan Fecho.
Langkah mundur Irwan dan Andi segera memunculkan banyak tafsir.
Sebagian melihatnya sebagai bentuk kedewasaan politik organisasi.
Sebagian lain membaca situasi itu sebagai tanda bahwa tensi Muswil IX memang jauh lebih serius dibanding perkiraan awal.
Tetapi di luar semua spekulasi itu, keputusan keduanya menyisakan satu pesan penting: di organisasi berbasis kekeluargaan seperti KKSS, menjaga persaudaraan kadang dianggap lebih penting daripada memenangkan jabatan.
Tinggal Dua Nama Menuju Puri Senyiur
Setelah seluruh tahapan pengembalian formulir ditutup, Panliver memastikan hanya ada dua kandidat yang resmi menyerahkan berkas pencalonan Ketua BPW KKSS Kaltim periode 2026–2031.
Mereka adalah H Muhammad Nasir dan Dr H Ridwan Tasa.
Namun pertarungan sesungguhnya belum selesai.
Sebab Muswil KKSS bukan hanya soal dukungan wilayah.
Selain suara BPD, terdapat 24 pilar organisasi, empat badan otonom, suara BPW KKSS Kaltim, dan suara BPP KKSS yang akan ikut menentukan arah kemenangan.
Pengamat sosial budaya Universitas Mulawarman, Dr M Arifin, menilai Muswil IX KKSS Kaltim kali ini memperlihatkan dua wajah sekaligus.
Di satu sisi ada konsolidasi politik organisasi yang cukup kuat.
Namun di sisi lain, semua pihak tetap berusaha menjaga kultur persaudaraan agar organisasi tidak terpecah setelah pemilihan selesai.
“Ridwan Tasa unggul dalam konsolidasi wilayah, sementara Nasir memiliki kekuatan dalam pendekatan personal dan komunikasi kultural,” ujarnya.
Kini waktu menuju Muswil tinggal menghitung hari.
Tetapi sebelum forum resmi dibuka di Hotel Puri Senyiur Samarinda pada 31 Mei mendatang, satu hal sudah terlihat jelas:
Pertarungan Ketua KKSS Kaltim kali ini bukan sekadar soal memilih pemimpin baru.
Ia telah berubah menjadi perebutan arah, pengaruh, dan masa depan organisasi Sulawesi Selatan terbesar di Kalimantan Timur. (rif/kaltimnews.co)