KALTIMNEWS.CO – Masalah pendidikan di Kota Samarinda dinilai belum menyentuh akar persoalan. DPRD melihat adanya pola berulang dalam pembangunan sekolah yang tidak diikuti kesiapan fasilitas pendukung.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada perencanaan yang belum terintegrasi.
Dalam pembahasan LKPj 2025, DPRD menemukan ketidaksinkronan antara pembangunan fisik dengan kesiapan sarana penunjang. Akibatnya, sejumlah sekolah hanya selesai secara bangunan, tetapi belum siap digunakan secara optimal.
“Ini menunjukkan perencanaan kita belum utuh. Jangan sampai bangunan selesai, tapi tidak bisa langsung dimanfaatkan,” ujarnya.
Menurut Novan, persoalan ini terus berulang karena lemahnya koordinasi antar sektor dalam merancang program pendidikan. Tidak hanya itu, alasan keterbatasan anggaran dinilai kerap muncul karena perencanaan yang tidak matang sejak awal.
“Kalau direncanakan dengan baik, kendala anggaran bisa diantisipasi,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti aspek tata kelola, khususnya terkait status lahan dan pengelolaan sekolah yang belum sepenuhnya jelas. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
Evaluasi ini akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi DPRD. Ke depan, perbaikan sektor pendidikan didorong tidak lagi bersifat parsial, melainkan berbasis sistem yang terencana dan berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan, tapi sistem yang rapi,” pungkas Novan. (*/adv/rif/kaltimnews.co)