KALTIMNEWS.CO - Peran data dalam menentukan arah pembangunan kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Samarinda menegaskan pentingnya memastikan hasil Sensus Ekonomi 2026 benar-benar berdampak pada kebijakan pemerintah daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menyebut sensus ekonomi harus dimaknai sebagai instrumen strategis, bukan sekadar agenda rutin sepuluh tahunan.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, ia menekankan pentingnya akurasi sekaligus relevansi data.
“Data yang dihasilkan harus bisa menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya di kantor DPRD, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (28/4/2026).
Menurut Novan, selama ini tantangan terbesar bukan hanya pada pengumpulan data, tetapi pada pemanfaatannya yang sering kali tidak optimal dalam perumusan kebijakan.
Ia menilai, jika data sensus dikelola dengan baik, maka pemerintah daerah dapat lebih tepat dalam menyusun program, termasuk dalam menjawab kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat.
DPRD pun menyatakan dukungannya terhadap langkah BPS dalam memperluas sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan. Namun, Novan menegaskan hasil akhir sensus harus memiliki dampak nyata.
“Sensus ini harus memberi arah. Bukan hanya angka, tapi panduan kebijakan,” tegasnya.
Dengan sensus terakhir dilakukan pada 2016, momentum 2026 dinilai krusial untuk membaca perubahan ekonomi dalam satu dekade terakhir sekaligus menjadi pijakan pembangunan ke depan.(*/adv/rif/kaltimnews.co)