KALTIMNEWS.CO – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Di tengah upaya modernisasi layanan publik, digitalisasi parkir dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan kebocoran retribusi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan penerapan sistem parkir berbasis QR dan pembayaran elektronik harus dioptimalkan agar setiap transaksi dapat tercatat secara transparan.
Menurutnya, selama ini sektor perparkiran masih menyimpan potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal akibat lemahnya pengawasan dan keberadaan praktik parkir yang tidak terdata.
"Kalau sistemnya sudah digital, transaksi bisa dipantau secara langsung dan peluang kebocoran menjadi lebih kecil," ujarnya.
Celni menilai penggunaan teknologi akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap setoran retribusi parkir. Selain itu, sistem elektronik juga dapat meningkatkan akurasi data yang menjadi dasar perencanaan pendapatan daerah.
Ia menyebut digitalisasi parkir bukan hanya soal modernisasi layanan, tetapi bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Peningkatan PAD dari sektor parkir dinilai sangat penting mengingat kebutuhan pembangunan Kota Samarinda yang terus bertambah dari tahun ke tahun.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemasangan perangkat digital, tetapi juga menyiapkan operator yang memahami sistem agar implementasi berjalan maksimal.
Celni optimistis jika seluruh proses pengelolaan parkir dilakukan secara tertib dan transparan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap PAD akan meningkat signifikan.
"Parkir ini sektor yang dekat dengan masyarakat. Kalau dikelola dengan baik, potensinya cukup besar untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah," tegasnya.
Dengan dukungan teknologi dan SDM yang kompeten, sektor perparkiran diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan yang semakin andal bagi Kota Samarinda .(*/adv/rif/kaltimnews.co)